Timesnusantara.com — Samarinda. Proyek peningkatan jalan poros penghubung Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser menjadi dua jalur terus menjadi fokus penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Jalan strategis ini dinilai memiliki peran vital dalam memperlancar arus logistik dan mobilitas menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Muin, menyambut baik pengembangan tersebut, namun mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya bergantung pada kesiapan dana atau perencanaan teknis semata.
“Langkah memperluas jalan poros ini sangat tepat, tetapi tantangannya justru terletak pada sinergi lintas pemerintahan. Harus ada kesepahaman dan kerja sama nyata antara provinsi dan kabupaten,” ungkap Baharuddin, Sabtu (30/5/2025).
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan PPU dan Paser, ia menilai bahwa proyek ini merupakan instrumen utama untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah selatan Kaltim, yang tengah bersiap menyambut geliat pembangunan IKN.
Menurutnya, bentuk kolaborasi yang dibutuhkan tak hanya sebatas kesepakatan administratif, tetapi juga mencakup koordinasi teknis lapangan, pembiayaan bersama, serta pelibatan masyarakat yang akan terdampak langsung oleh proyek tersebut.
“Tanpa koordinasi yang solid, proyek ini bisa kehilangan momentum dan efektivitasnya,” ujarnya.
Baharuddin juga menyoroti kebutuhan untuk segera mengantisipasi lonjakan lalu lintas yang diprediksi meningkat tajam seiring beroperasinya IKN. Pembangunan jalur dua arah menjadi solusi krusial guna menghindari kemacetan dan mempercepat arus distribusi.
Tak hanya itu, akses jalan yang lebih baik dinilai akan membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berada di sekitar koridor PPU–Paser.
“Pergerakan barang akan lebih cepat, biaya transportasi menurun, dan pelaku UMKM bisa menjangkau pasar lebih luas,” tambahnya.
Baharuddin mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya tugas satu pihak. Ia menekankan bahwa seluruh elemen harus bergerak bersama, mulai dari proses pembebasan lahan hingga memastikan mutu konstruksi.
“Perlu keterlibatan aktif semua pihak, tidak bisa hanya satu arah. Sinergi itu harus terwujud dalam aksi konkret,” jelasnya.
Dalam posisinya sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Baharuddin juga menegaskan peran lembaganya sebagai pengawal pembangunan, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim menyusun rencana anggaran yang realistis dan inklusif, serta terbuka terhadap masukan dari DPRD dan pemkab terkait.
“Pemkab tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan. Justru mereka harus aktif mengajukan skema pendanaan pendamping melalui APBD-nya masing-masing,” tandasnya.
Lebih jauh, Baharuddin menyebut proyek jalan ini sebagai simbol dari prinsip pembangunan yang adil dan merata, yang tidak hanya berpusat di satu titik, tetapi menyebar manfaatnya ke seluruh wilayah.
“Warga yang tinggal di sekitar proyek juga harus mendapatkan informasi yang transparan dan ruang untuk ikut terlibat dalam setiap tahap,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)