Timesnusantara.com — Samarinda. Permasalahan banjir dan tanah longsor yang terus menghantui Kota Samarinda menjadi sorotan serius Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis. Ia menegaskan perlunya penanganan yang tidak lagi bersifat terpisah-pisah, melainkan melalui pendekatan menyeluruh dan terencana.
Ananda menilai bahwa solusi jangka panjang hanya bisa dicapai apabila pemerintah menyusun kerangka besar penanganan bencana secara terpadu.
“Kita memerlukan perencanaan induk yang menyatukan semua upaya, bukan yang terpecah-pecah. Di mana harus dibangun kolam retensi, drainase, atau folder, semuanya harus tersambung dalam satu sistem,” tegasnya, Sabtu (31/5/2025).
Dalam kesempatan itu, Ananda turut memberikan apresiasi terhadap respons cepat pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kondisi banjir terbaru. Ia membandingkan situasi sekarang dengan kejadian lima tahun lalu, yang menurutnya mengalami kemajuan dari sisi kecepatan penanganan.
“Memang kita terkena musibah, tapi ada hal positif. Sekarang air jauh lebih cepat surut dibandingkan sebelumnya. Ini menunjukkan ada kemajuan dalam penanganan banjir,” jelasnya.
Dari sisi kebijakan, Ananda memastikan DPRD Kaltim siap mendukung alokasi anggaran untuk pengendalian bencana, baik melalui skema reguler maupun dana tidak terduga yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kalau bicara soal anggaran, kami akan bantu. Dana darurat bisa digerakkan melalui BPBD untuk penanganan langsung di lapangan,” ungkapnya.
Mengenai insiden longsor yang terjadi di kawasan Jalan Gerilya, Ananda menyampaikan keprihatinan mendalam. Kejadian itu mengakibatkan kerusakan empat rumah warga dan enam korban tertimbun, salah satunya meninggal dunia.
“Musibah ini sangat memukul. Kami turut berduka atas korban jiwa yang jatuh akibat longsor tersebut,” ucapnya penuh empati.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas pemerintahan dalam memperkuat upaya mitigasi bencana. Menurutnya, kerja sama antara provinsi dan kabupaten/kota harus diperkuat, terutama dalam aspek perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan.
“Masalah banjir dan longsor tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Tapi kalau kita mulai dengan rencana yang matang dan terkoordinasi, dampaknya bisa kita minimalisir,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)