Timesnusantara.com — Samarinda. Kembali terjadinya banjir di beberapa kawasan Kota Samarinda memunculkan keprihatinan mendalam dari anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai bahwa penyelesaian masalah banjir tak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak saja.
Sugiyono menegaskan bahwa banjir merupakan permasalahan kompleks yang perlu ditangani lintas sektor dan lintas level pemerintahan.
“Kadang masyarakat hanya menyalahkan Samarinda, padahal kewenangan atas beberapa aspek pengendalian banjir ada di tingkat provinsi,” ungkapnya, Sabtu (31/5/2025).
Salah satu titik rawan yang disoroti Sugiyono adalah Bendungan Benanga. Ia menyebut, meski sudah digelontorkan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan.
“Kalau kita lihat anggaran yang dikucurkan, sekitar Rp25 sampai Rp30 miliar, tapi kondisi sedimentasinya masih parah. Ini patut dipertanyakan efektivitasnya,” ujar dia.
Ia menekankan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menunjukkan komitmen yang lebih nyata dalam mengelola infrastruktur pengendali banjir, termasuk mengevaluasi proyek-proyek yang dianggap belum memberikan dampak optimal.
Lebih dari itu, Sugiyono mengimbau pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, provinsi, serta kepedulian warga dalam menjaga lingkungan harus berjalan beriringan.
“Banjir ini tidak bisa ditangani hanya oleh satu instansi atau level pemerintahan. Dibutuhkan sinergi, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)