Timesnusantara.com — Samarinda. Legislator Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmad Reza Fachlevi, mengingatkan pentingnya memastikan bahwa setiap proses pembangunan di provinsi ini bersifat menyeluruh dan memberi manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang kerap terpinggirkan.
Menurut Reza, ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan dari infrastruktur yang megah atau proyek besar yang menjulang, melainkan dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu menjangkau kelompok paling lemah dalam masyarakat.
“Pembangunan bukan sekadar soal fisik dan statistik. Yang terpenting adalah sejauh mana kelompok rentan seperti disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus, hingga warga di daerah terpencil merasakan dampaknya,” ucapnya, Minggu (1/6/2025).
Ia menilai selama ini kelompok rentan belum mendapatkan perhatian optimal dalam perumusan program pembangunan. Peran mereka kerap hanya disebut secara simbolis dalam dokumen perencanaan, tanpa ada langkah konkret untuk melibatkan mereka secara aktif.
“Kita perlu mengubah cara pandang. Kehadiran mereka dalam proses perencanaan bukan pelengkap, melainkan bagian esensial dari prinsip keadilan sosial,” jelas politisi asal Partai Gerindra tersebut.
Reza juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD Kaltim dan pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan mengusung semangat inklusivitas.
Ia berharap seluruh pemangku kebijakan di daerah menjadikan kesetaraan sebagai dasar dalam menyusun prioritas pembangunan ke depan.
Momentum Kaltim sebagai wilayah strategis penyangga Ibu Kota Negara (IKN), kata Reza, harus dimanfaatkan untuk melakukan koreksi terhadap ketimpangan lama dan menyusun arah pembangunan yang lebih merata.
“Jangan sampai euforia pembangunan malah memperdalam jurang ketimpangan. Kita harus bangun Kaltim yang memberi ruang tumbuh bagi semua warganya, tanpa terkecuali,” tegasnya.
Lebih lanjut, Reza menekankan urgensi peningkatan akses layanan dasar di daerah-daerah terpencil, seperti fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini, menurutnya, akan menjadi pondasi kuat untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan.
Ia yakin, jika pembangunan di Kaltim mengedepankan prinsip solidaritas dan keberpihakan kepada kelompok yang selama ini terabaikan, maka provinsi ini akan mampu menjadi model daerah maju yang tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan.
“Kita ingin Kaltim maju bukan hanya karena fisiknya, tapi juga karena keberpihakannya terhadap seluruh rakyat, termasuk yang paling rentan,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)