Timesnusantara.com — Samarinda. Upaya percepatan pembangunan sanitasi di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin serius. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar untuk memperkuat program sanitasi permukiman yang aman dan layak hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota.
Anggaran tersebut disalurkan melalui skema bantuan keuangan kepada pemerintah daerah di Kaltim. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menyampaikan, alokasi dana tersebut menjadi komitmen kuat Pemprov dalam mendorong realisasi akses sanitasi 100 persen di seluruh daerah dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan.
“Peran utama ada di daerah. Kami di provinsi hadir untuk mendukung lewat bantuan keuangan dan koordinasi. Sanitasi bukan proyek instan, melainkan kerja jangka panjang yang butuh konsistensi dan kesadaran bersama,” jelasnya, Selasa (3/6/2025).
Ia mengungkapkan, dalam kurun tiga tahun terakhir, capaian akses sanitasi di Kaltim telah meningkat dari 74 persen menjadi 84 persen. Namun, angka ini masih jauh dari target nasional.
“Ada sekitar 16 persen masyarakat yang belum terlayani sanitasi layak. Dan menariknya, sebagian dari mereka bukan dari kelompok prasejahtera. Ini menunjukkan bahwa persoalan sanitasi juga erat kaitannya dengan kesadaran, bukan hanya keterbatasan ekonomi,” ungkapnya.
Aji turut menekankan bahwa keberhasilan sanitasi bukan sekadar urusan fisik infrastruktur, melainkan juga menyentuh aspek edukasi masyarakat.
“Membangun kesadaran itu adalah cara paling efisien dalam mengubah perilaku terhadap sanitasi. Infrastruktur bisa dibangun, tetapi kalau perilaku tak berubah, hasilnya tak maksimal,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan kepala daerah yang hingga kini belum semuanya menempatkan isu sanitasi sebagai prioritas. Padahal, sanitasi yang buruk berpotensi memperbesar angka kemiskinan dan memperparah kasus stunting.
“Sanitasi memang tidak mencolok seperti proyek jalan atau bangunan megah. Tapi, ia sangat menentukan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR-Pera Kaltim, Rahmad Hidayat menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor dan level pemerintahan dalam mempercepat pemenuhan akses sanitasi.
“Ini bukan pekerjaan satu instansi saja. Keterlibatan dari sektor kesehatan, lingkungan, hingga perencanaan sangat krusial untuk menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi program sanitasi,” ujarnya.
Para pemangku kepentingan sepakat bahwa kesuksesan program sanitasi bergantung pada kekompakan lintas sektor dan komitmen jangka panjang. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi