Timesnusantara.com — Samarinda. Komisi III DPRD Kalimantan Timur menyoroti penanganan bencana longsor yang terjadi di KM 28 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar bersama sejumlah instansi teknis pada Senin (2/6/2025), anggota Komisi III, Achmed Reza Pahlevi, mendorong adanya penanganan terpadu yang melibatkan semua elemen, termasuk pemerintah daerah dan pihak swasta.
Menurut Reza, upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menyiapkan relokasi bagi warga yang terdampak patut diapresiasi. Namun, ia menekankan bahwa program tersebut harus dipastikan benar-benar menyasar kebutuhan pokok masyarakat.
“Kalau memang ditemukan bukti bahwa longsor ini dipicu oleh aktivitas perusahaan, maka mereka harus ikut bertanggung jawab. Minimal menyediakan lahan untuk hunian baru warga yang kehilangan tempat tinggal,” ujarnya.
Reza juga menyoroti keberadaan fasilitas ibadah yang turut menjadi korban bencana. Ia meminta perhatian khusus agar bangunan keagamaan mendapat prioritas dalam proses pemulihan.
Sementara itu, soal penyebab longsor, DPRD Kaltim mencatat adanya dua versi informasi. Hasil kajian tim geologi Universitas Mulawarman bersama pemerintah desa menyebutkan bahwa faktor alam menjadi pemicunya.
Namun, di sisi lain, masyarakat menduga adanya keterlibatan aktivitas pertambangan yang beroperasi tak jauh dari lokasi kejadian.
Untuk mengklarifikasi hal tersebut, Komisi III DPRD Kaltim berencana melakukan inspeksi langsung ke lokasi. Langkah ini dinilai penting guna memperjelas sumber persoalan dan memastikan semua pihak bertanggung jawab sesuai porsinya.
“Kami ingin melihat langsung kondisi lapangan. Perbedaan pendapat antara masyarakat dan hasil kajian harus direspons secara adil agar tidak menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan,” ucap Reza.
Diketahui, bencana longsor yang terjadi sejak pertengahan Mei 2025 tersebut telah mengakibatkan kerusakan pada 21 rumah penduduk dan satu masjid. Sejumlah warga saat ini masih mengungsi dan menunggu kepastian bantuan dari pemerintah.
Sementara itu, jalan nasional yang terdampak telah mendapat penanganan awal dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. Pemerintah menargetkan perbaikan jalur tersebut rampung sebelum akhir tahun.
DPRD Kaltim berharap agar semua upaya yang dilakukan berfokus pada kepentingan masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh bencana. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar penanganan berjalan efektif dan tidak menyisakan persoalan baru. (Adv/dprdkaltim)