Timesnusantara.com — Samarinda. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (4/6/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja 100 hari pertama Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
Dalam orasinya, para mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, mulai dari percepatan realisasi delapan program prioritas, penghentian tambang ilegal, penagihan dana CSR pertambangan, hingga perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat. Massa menilai, selama 100 hari ini, belum terlihat langkah konkret pemerintah dalam menjawab persoalan-persoalan krusial yang ada di daerah.
Presiden BEM KM Unmul, Ilham Maulana, menyebut aksi ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan Kaltim.
“Kami hadir bukan untuk menciptakan kegaduhan, tapi untuk memastikan janji-janji kampanye tidak menjadi formalitas belaka,” ujarnya.
Aksi mahasiswa ini langsung ditanggapi oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang menemui perwakilan massa di halaman Kantor Gubernur. Ia menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik.
Terkait tuntutan realisasi program prioritas, Seno menyatakan bahwa program pendidikan gratis yang menjadi unggulan saat kampanye telah memasuki tahap implementasi.
“Mulai bulan Juni dan Juli ini, program pendidikan gratis akan diluncurkan untuk mahasiswa semester satu. Selanjutnya akan menyasar semester dua hingga delapan mulai awal 2026,” kata Seno di hadapan mahasiswa.
Terkait isu tambang ilegal, ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menerima sejumlah laporan dan segera menindaklanjutinya.
“Ada delapan laporan masuk selama 100 hari pertama, semuanya sudah kami proses. Kami juga membuka akses pelaporan publik agar masyarakat ikut terlibat,” ujarnya.
Soal dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor tambang, Seno mengakui bahwa kontribusi saat ini belum maksimal. Ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah mendorong peningkatan nilai CSR dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 per ton.
Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat pembangunan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di Kaltim.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga menaruh perhatian terhadap tata kelola lingkungan hidup. Seno menyoroti minimnya ruang terbuka hijau (RTH), khususnya di Samarinda.
Ia menyebutkan bahwa pemprov siap mendukung pemkot dalam memperluas RTH untuk menekan risiko banjir dan menyeimbangkan ekosistem kota.
Menjawab tuntutan terkait masyarakat adat, ia menegaskan bahwa Pemprov akan terus memberikan perlindungan dan pengakuan.
“Kita sudah mulai dari wilayah Paser. Mereka bahkan mendapatkan Kalpataru sebagai bentuk penghargaan atas upaya pelestarian lingkungan,” katanya.
Seno juga menyampaikan bahwa kasus sengketa ruang hidup masyarakat adat di Muara Kate kini dalam proses investigasi setelah pihaknya mengirimkan surat resmi ke Kementerian ESDM.
Ia berharap proses ini dapat segera menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun tersebut.
Aksi mahasiswa BEM KM Unmul berakhir secara damai. Para peserta berharap agar pernyataan Pemprov tidak hanya berhenti di lisan, tetapi betul-betul direalisasikan untuk kepentingan rakyat Kaltim secara luas. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi