Timesnusantara.com — Samarinda. Isu kekurangan pupuk subsidi di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Imawan, mengangkat kekhawatiran atas indikasi kuat adanya praktik tidak sehat dalam penyaluran pupuk yang sejatinya ditujukan untuk petani kecil.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar gangguan teknis distribusi, melainkan berpotensi mengarah pada penyimpangan sistemik oleh oknum tertentu.
Fadly mencurigai telah terjadi manipulasi dalam penyaluran pupuk subsidi yang membuat petani yang seharusnya menjadi penerima utama justru kesulitan mengaksesnya.
“Pupuk subsidi seharusnya menjadi instrumen keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil. Namun realitasnya, pupuk ini seringkali jatuh ke tangan yang salah dan diperjualbelikan secara bebas,” ujar Fadly, Rabu (4/6/2025).
Ia menambahkan, laporan dari sejumlah kelompok tani di daerah PPU dan Paser telah berulang kali masuk ke lembaga legislatif. Keluhan mereka seragam: pupuk sulit didapat, meski telah memenuhi seluruh persyaratan administratif.
Sebaliknya, beredar kabar bahwa pupuk-pupuk tersebut malah dijual dengan harga tinggi di luar skema subsidi, kemungkinan besar oleh pihak pengecer atau tengkulak.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan PPU-Paser, Fadly mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar segera mengambil tindakan konkret, baik dari sisi pembenahan sistem distribusi maupun penguatan pengawasan di tingkat bawah.
“Sistem distribusi yang longgar membuka peluang terjadinya permainan kotor. Jika tidak ada transparansi dan pengawasan yang ketat, maka praktik-praktik semacam ini akan terus berlangsung,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong agar aparat penegak hukum dilibatkan dalam penanganan kasus ini apabila ditemukan pelanggaran hukum. Langkah tegas dinilai perlu agar ada efek jera terhadap para pelaku penyimpangan, sekaligus melindungi kepentingan para petani.
Fadly menekankan pentingnya keberadaan pupuk bagi sektor pertanian. Menurutnya, ketergantungan petani terhadap ketersediaan pupuk subsidi sangat tinggi, dan kelangkaan yang terus terjadi berpotensi meruntuhkan fondasi ketahanan pangan di daerah.
“Ini bukan semata-mata soal harga murah, tapi soal keadilan dan komitmen negara dalam menjaga keberlangsungan hidup para petani kecil. Jika terus dibiarkan, maka kita sedang menggiring pertanian kita menuju krisis,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)