Timesnusantara.com — Samarinda. Kondisi jalan di kawasan pedalaman Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya wilayah hulu yang kerap dikeluhkan warga karena rusak parah, mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kaltim asal daerah pemilihan Kukar, Firnadi Ikhsan.
Menurutnya, pembangunan jalan di daerah tersebut tidak bisa disamakan dengan wilayah lain karena karakter geografisnya yang sangat berbeda.
Ia menilai, pendekatan konstruksi khusus seperti pile slab menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan alternatif.
“Wilayah hulu Kukar sebagian besar berada di kawasan dataran rendah, dekat sungai dan penuh area rawa. Itu membuat jalan rentan tergenang saat musim air pasang. Maka, jenis konstruksi jalan pun harus disesuaikan,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).
Firnadi mencontohkan jalur poros dari Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, yang menjadi akses utama bagi warga menuju desa-desa sekitarnya hingga ke Kabupaten Kutai Barat. Karena letaknya berada di lahan basah, jalan sering kali rusak dan terputus akibat banjir.
“Kalau hanya menggunakan timbunan tanah biasa, jalan akan cepat rusak. Dibutuhkan struktur jalan yang lebih kokoh, seperti pile slab, jalan layang rendah, atau penggunaan material yang mampu bertahan terhadap tekanan air dan kelembapan tinggi,” terangnya.
Ia menekankan bahwa penerapan konstruksi semacam itu memang membutuhkan anggaran yang lebih besar, namun sangat sepadan dengan tantangan medan yang dihadapi. Keuntungan jangka panjang berupa ketahanan dan efisiensi biaya pemeliharaan pun menjadi pertimbangan penting.
“Saya rasa ini soal investasi jangka panjang. Dengan metode yang tepat, kita tidak perlu terus-terusan mengeluarkan biaya perbaikan. Apalagi jika mengingat betapa vitalnya jalur ini bagi aktivitas warga,” tutur politisi PKS itu.
Firnadi juga menyampaikan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan jalan yang berkualitas di wilayah hulu Kukar. Menurutnya, Pemkab Kukar memerlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim dan bahkan dari pusat.
“Wilayah ini tak bisa dibiarkan menunggu. Infrastruktur adalah urat nadi masyarakat, dan tanpa dukungan penuh dari provinsi serta pusat, Kukar akan kesulitan menuntaskan pembangunan di wilayah pedalaman,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)