Timesnusantara.com – Kukar. Di tengah geliat pembangunan yang kian merata di berbagai wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), Kecamatan Tabang masih menjadi salah satu wilayah yang terus berjuang untuk keluar dari keterisolasian.
Camat Tabang, Rakhmadani Hidayat, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar terutama jalan dan jembatan adalah kebutuhan paling mendesak yang harus menjadi prioritas utama pemerintah jika ingin membuka kran pembangunan di wilayah pedalaman Kukar tersebut.
“Kalau bicara soal program kecamatan, memang pada dasarnya template perencanaan di RKPD itu hampir sama di seluruh kecamatan. Tapi kondisi dan kebutuhan di lapangan sangat berbeda. Dan bagi kami di Tabang, yang paling krusial saat ini adalah akses jalan,” kata Rakhmadani dalam keterangannya, belum lama ini.
Lanjutnya, infrastruktur jalan menjadi fondasi dari semua sektor pembangunan. Tanpa jalan yang memadai, pergerakan barang, jasa, orang, hingga akses pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan akan selalu terhambat. Kondisi ini dirasakan langsung oleh masyarakat di sejumlah desa di Tabang yang hingga kini masih menghadapi kendala berat dalam mobilitas karena minimnya akses jalan yang layak.
“Beberapa desa kami secara administratif bisa dikunjungi, tapi secara teknis, jalan ke sana tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat, apalagi kendaraan angkut roda enam. Bahkan ada beberapa titik yang hanya bisa dilewati motor dengan medan berat, atau malah harus jalan kaki jika musim hujan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, realitas ini membuat biaya logistik menjadi sangat tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada harga barang kebutuhan pokok yang lebih mahal dibanding daerah lainnya. Selain itu, keterbatasan akses juga memperlambat perputaran hasil pertanian dan sumber daya lokal lainnya yang sejatinya bisa menjadi penggerak ekonomi desa jika tersambung dengan pasar yang lebih luas.
“Kita bicara soal pemerataan pembangunan, tapi bagaimana mungkin bisa merata kalau jalannya saja tidak bisa dilewati? Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses dan kesempatan yang sama,” ujar Rakhmadani.
Ia pun menegaskan bahwa pihak kecamatan tak tinggal diam. Koordinasi dan komunikasi secara aktif terus dilakukan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kukar agar isu krusial ini mendapat perhatian serius dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
Ia juga mendorong agar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi sebagai instrumen utama untuk membuka ruang hidup yang lebih layak bagi warga pedalaman.
“Kalau jalan sudah terbuka, barulah kita bisa bicara tentang peningkatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lainnya. Jalan itu ibarat pembuka akses kehidupan yang lebih baik. Karena itu, kami sangat berharap tahun ini bisa menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur di Tabang,” ungkapnya.
Rakhmadani juga menambahkan bahwa dukungan politik dari para pemangku kebijakan di DPRD Kukar, termasuk dari jajaran Pemkab dan bahkan provinsi, sangat diperlukan. Ia yakin bahwa dengan sinergi lintas sektor dan keberpihakan anggaran, Tabang bisa mengejar ketertinggalannya dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan Kukar secara keseluruhan.
“Jangan biarkan Tabang terus tertinggal. Warga kami punya semangat besar untuk membangun, tapi tanpa akses yang memadai, semua potensi akan terhambat. Kami tidak ingin hanya sekadar menjadi penonton pembangunan. Kami ingin terlibat dan tumbuh bersama,” pungkasnya.(adv)