Timesnusantara.com, Samarinda. Kalimantan Timur (Kaltim) dikenal sebagai provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Pulau Kalimantan. Namun di balik angka fantastis itu, ketimpangan sosial dan ekonomi justru kian terlihat. Isu ini kembali mencuat setelah Fraksi Partai Gerindra DPRD Kaltim mengkritik lambatnya realisasi transformasi ekonomi yang selama ini digaungkan pemerintah provinsi.
Akhmed Reza Fachlevi, juru bicara fraksi, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kaltim selama ini belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Artinya, keuntungan ekonomi masih menumpuk di segelintir sektor dan wilayah.
“PDRB tinggi itu fakta Tapi kenapa kemiskinan tidak ikut turun Ini menunjukkan pertumbuhan kita tidak inklusif dan tidak menyentuh masyarakat bawah” tegas Reza, Sabtu (7/6/2025).
Lebih dari 80 persen aktivitas ekonomi masih terpusat di lima daerah besar yakni Samarinda Balikpapan Bontang Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Sementara kabupaten seperti Mahakam Ulu nyaris tak berkontribusi dan tertinggal dari sisi pembangunan.
Fraksi Gerindra menilai bahwa transformasi ekonomi selama ini belum menyentuh sektor-sektor produktif yang seharusnya menjadi tulang punggung rakyat seperti pertanian kehutanan dan perikanan.
“Kalau kita serius ingin melakukan pergeseran ekonomi maka sektor-sektor ini perlu dikuatkan dengan program yang konkret bukan hanya retorika” kata Reza.
Kritik lain juga diarahkan pada reformasi birokrasi yang dinilai belum menyentuh akar persoalan Pelaksanaan peta jalan reformasi dinilai masih lemah dan sering kali tidak berkelanjutan Indeks reformasi birokrasi bahkan mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir.
Reza juga menyinggung pentingnya pemerataan infrastruktur sebagai solusi jangka panjang Mulai dari jalan jembatan irigasi hingga pengendalian banjir harus dibangun di semua wilayah bukan hanya di kota besar
“Tanpa pemerataan kita hanya akan menciptakan ketimpangan yang makin parah Ini bukan soal teknis saja tapi soal keadilan” pungkasnya.
Meski disampaikan dalam agenda paripurna awal Juni lalu kritik ini tetap relevan hingga hari ini Apalagi saat isu pemerataan dan keadilan sosial menjadi sorotan utama menjelang penyusunan program prioritas RPJMD 2025–2029. (Adv/dprdkaltim)