Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus menyiapkan realisasi program pendidikan gratis sebagai bagian dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Program ini tidak hanya mencakup penghapusan biaya sekolah, tetapi juga bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa jenjang SMA/SMK/SLB, serta dukungan pendidikan tinggi untuk mahasiswa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar wacana. Pemprov telah menaikkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) sebagai bentuk nyata dari komitmen pendidikan gratis.
“Kami sudah tambah biaya operasional per siswa, harapannya sekolah tidak lagi pungut biaya,” ujar Sri Wahyuni, Sabtu (7/6/2025).
Menurutnya, pendidikan gratis ini akan mulai berjalan efektif pada tahun ajaran baru 2025/2026. Dana BOSP telah siap dicairkan, menunggu proses administrasi dari masing-masing satuan pendidikan. BOSP ini digunakan khusus untuk membiayai kegiatan operasional sekolah.
“BOSP sudah bisa dicairkan, tinggal proses pengajuan dari sekolah,” ungkapnya.
Tak hanya biaya pendidikan, Pemprov juga akan menyediakan perlengkapan sekolah lengkap untuk siswa baru. Ini mencakup pakaian seragam, sepatu, tas, hingga topi, yang seluruhnya berasal dari anggaran di luar BOSP.
“Bukan cuma seragam, ini perlengkapan lengkap. Sepatu, tas, semua disiapkan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk jenjang pendidikan tinggi, program bantuan kuliah atau dikenal dengan ‘GratisPol’ juga tengah dipersiapkan. Data mahasiswa penerima bantuan sudah dikumpulkan dan tinggal menunggu finalisasi regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub) sebelum dana ditransfer ke kampus masing-masing.
“Yang mahasiswa, dananya ditransfer ke kampus setelah Pergub selesai,” kata Sri Wahyuni.
Program pendidikan gratis ini merupakan salah satu dari tujuh program unggulan kepala daerah dan menjadi bagian dari janji politik saat kampanye. Pemprov memastikan program ini berkelanjutan dan tidak hanya berhenti di tahun pertama kepemimpinan.
“Kita ingin pendidikan di Kaltim benar-benar inklusif, tidak membebani orang tua,” tutupnya.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Kaltim berharap tak ada lagi siswa putus sekolah karena alasan biaya. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat mendukung kebijakan ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi