Timesnusantara.com — Samarinda. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029.
Pandangan tersebut disampaikan dalam forum rapat paripurna ke-16 DPRD Kaltim saat membahas respon fraksi terhadap nota penjelasan rancangan peraturan daerah tersebut.
Juru bicara Fraksi PKS, La Ode Nasir, menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi daerah sangat bergantung pada penguatan sektor-sektor unggulan lokal yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata perlu dijadikan landasan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah provinsi memberdayakan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat,” ucap La Ode, Senin (9/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa dalam dinamika ekonomi saat ini, keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang merata.
Menurutnya, program pemberdayaan UMKM tidak cukup jika hanya bersifat simbolis atau berskala kecil. Perlu langkah sistematis yang didukung kebijakan dan anggaran yang memadai.
Fraksi PKS juga menyoroti peran koperasi dan model ekonomi berbasis syariah sebagai bagian dari solusi ekonomi yang tidak hanya inklusif, tetapi juga berdaya tahan dalam menghadapi tantangan global dan ketidakpastian pascapandemi.
“Koperasi dan ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, melainkan pilar penting dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkeadilan. Pemerintah harus lebih serius memperkuat pilar-pilar ini,” lanjutnya.
Lebih jauh, PKS mendesak agar RPJMD Kaltim lima tahun ke depan memprioritaskan anggaran untuk pelatihan UMKM, permodalan koperasi berbasis prinsip syariah, serta mempercepat digitalisasi pelaku usaha mikro.
Tiga aspek itu diyakini akan memberikan kontribusi langsung terhadap penguatan struktur ekonomi daerah.
“Kami ingin agar kebijakan ini tidak hanya sebatas narasi pembangunan. Pemerintah harus menghadirkan dampak konkret bagi masyarakat pelaku usaha kecil, dengan strategi pemberdayaan yang holistik dan berkelanjutan,” tambah La Ode.
Fraksi PKS berharap RPJMD 2025–2029 benar-benar mencerminkan arah pembangunan ekonomi yang adil, menyentuh lapisan bawah, serta tidak bergantung pada sektor yang berisiko tinggi.
Menurut mereka, jika pelaku UMKM diberi dukungan maksimal, maka daya tahan ekonomi Kaltim akan meningkat secara signifikan.
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, pembahasan RPJMD akan dilanjutkan oleh panitia khusus DPRD Kaltim guna melakukan pendalaman substansi dokumen dan penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah. (Adv/dprdkaltim)