Timesnusantara.com — Samarinda. Masalah keterbatasan daya tampung sekolah menengah atas (SMA) negeri di Balikpapan kembali mencuat menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026. Isu ini menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim yang berlangsung di Gedung E pada Selasa, 10 Juni 2025, Damayanti menyampaikan kekhawatirannya terkait rendahnya tingkat serapan siswa SMP ke jenjang SMA/SMK Negeri di Balikpapan.
“Balikpapan saat ini hanya mampu menampung sekitar 51 persen lulusan SMP ke SMA negeri. Ini bukan sekadar angka statistik, ini potret nyata kurangnya kapasitas pendidikan publik,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Ia menekankan bahwa kondisi tersebut merupakan panggilan mendesak bagi pemerintah provinsi untuk lebih proaktif dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang layak.
“Negara harus menjamin pendidikan sebagai hak dasar warga. Jika sekolah negeri tak cukup menampung, maka langkah antisipatif harus segera dirancang,” tegasnya.
Damayanti juga menyoroti pentingnya peran sekolah swasta dalam mengatasi keterbatasan ini. Namun, menurutnya, biaya pendidikan di sekolah swasta yang relatif tinggi kerap menjadi kendala bagi sebagian besar keluarga.
“Kalau siswa akhirnya masuk sekolah swasta, pemerintah tidak bisa lepas tangan. Setidaknya, beri subsidi untuk meringankan biaya agar akses pendidikan tetap terbuka,” imbuhnya.
Dalam jangka panjang, solusi ideal tentu adalah penambahan sekolah baru. Namun, ia menyadari tantangan besar yang dihadapi Balikpapan: keterbatasan lahan akibat kepadatan kota.
“Membangun sekolah baru memang penting, tapi lahannya terbatas. Mungkin bisa dimaksimalkan lahan milik pemprov atau mulai merancang bangunan sekolah bertingkat,” sarannya.
Ia juga menyarankan agar pemerintah segera memetakan lokasi-lokasi potensial milik daerah yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan fasilitas pendidikan, sembari merancang sekolah vertikal sebagai pendekatan baru di wilayah padat penduduk.
Tak hanya itu, Damayanti menilai penambahan ruang belajar (rombel) di sekolah yang sudah ada bisa menjadi solusi jangka menengah. Ia juga mengingatkan agar sekolah swasta tidak dipandang sebelah mata dalam sistem pendidikan daerah.
“Peran sekolah swasta tidak bisa dikesampingkan. Justru mereka sering menjadi alternatif utama. Tapi biaya masuk yang tinggi seringkali jadi hambatan. Maka sudah seharusnya pemerintah juga intervensi lewat bantuan pendidikan, baik itu subsidi ataupun program pembebasan biaya,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)