Timesnusantara.com — Samarinda. Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, memaparkan gagasan strategis terkait penataan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Ballroom Lantai 2 Hotel Midtown Samarinda, Kamis (12/6/2025).
Fokus utama diskusi ini adalah penanganan banjir di Kota Samarinda melalui penyusunan masterplan untuk Sub-DAS Karang Mumus dan revitalisasi Sungai Benanga.
Seno Aji menegaskan pentingnya solusi jangka panjang dalam menangani banjir yang selama ini menjadi persoalan menahun di ibu kota Kaltim.
Ia menyebutkan bahwa beban Sub-DAS Karang Mumus sudah sangat berat dan kondisi Sungai Benanga kini sudah terlalu dangkal, sehingga tidak lagi mampu menampung debit air dalam skala besar.
“Hari ini kita mulai FGD untuk Sub-DAS Karang Mumus. Kita ingin membuat masterplan, termasuk merancang jalur aliran baru selain Karang Mumus,” ujar Seno.
“Karena beban Karang Mumus terlalu berat, Benanga pun saat ini sudah dangkal,” lanjutnya.
Ia mendorong adanya aliran alternatif agar tidak seluruh air masuk ke Kota Samarinda. Menurutnya, air harus disudutkan ke muara melalui jalur baru sehingga mengurangi tekanan pada sungai-sungai utama dalam kota.
Selain itu, Seno juga menyampaikan bahwa pembahasan tidak akan hanya berhenti pada Sub-DAS Karang Mumus, melainkan diperluas mencakup seluruh wilayah Sungai Mahakam dari Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Kartanegara hingga ke Samarinda.
Terkait pembiayaan, Seno mengungkapkan bahwa normalisasi Sungai Benanga membutuhkan anggaran yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan awal, dibutuhkan dana sekitar Rp70 hingga Rp80 miliar setiap tahunnya agar dalam waktu tiga tahun Benanga bisa kembali berfungsi optimal.
Namun, saat ini anggaran dari Balai Wilayah Sungai (BWS) baru tersedia sekitar Rp10 miliar per tahun, yang dinilai masih jauh dari cukup.
“Saya kira anggaran itu tidak mencukupi dan kita perlu diskusi dengan PU yang ada sekarang,” katanya.
Seno pun menyebutkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait fleksibilitas penggunaan anggaran. Menurutnya, efisiensi belanja bisa diarahkan ke sektor yang lebih krusial, seperti pengendalian banjir.
Pembagian tugas antarinstansi pun mulai diformulasikan. Saat ini, ketiganya yakni BWS, provinsi, dan pemerintah kota masih terlibat secara bersamaan dalam menangani Benanga. Namun ke depannya, Seno menginginkan skema yang lebih terstruktur.
“BWS nanti fokus di wilayah besar, kota tangani drainase, dan provinsi urus sungai kecil,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Benanga memiliki lahan sekitar 20 hektare yang siap dimanfaatkan. Sedimen hasil pengerukan bisa dipindahkan ke lokasi itu, dengan estimasi kapasitas mencapai 500 sampai 600 ribu kubik. Ini dinilai sebagai langkah teknis yang efektif untuk mempercepat normalisasi sungai.
Seno juga menyoroti pentingnya pengawasan dan pengendalian lahan di hulu Sub-DAS Karang Mumus. Ia menyebutkan bahwa FGD kali ini juga membahas pengalihfungsian lahan di wilayah hulu yang selama ini ikut berkontribusi terhadap degradasi kualitas aliran sungai dan banjir di hilir. Ia berharap, dari diskusi ini akan lahir rekomendasi teknis yang dapat segera diterapkan.
Dengan sinergi lintas sektor dan dorongan kebijakan berbasis data serta kajian lapangan, Seno Aji optimis bahwa penanganan banjir di Samarinda bisa dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi