Timesnusantara.com — Samarinda. Permasalahan akses pendidikan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, menilai bahwa ketidakseimbangan antara jumlah siswa dan daya tampung sekolah negeri menjadi penghambat utama pemerataan pendidikan di daerah tersebut.
Setiap tahun, tingginya angka pendaftaran di sekolah negeri menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat menggantungkan pendidikan anak-anaknya pada fasilitas milik pemerintah. Namun, kapasitas sekolah yang terbatas belum mampu mengimbangi lonjakan peserta didik.
“Sekolah negeri masih jadi pilihan utama karena dianggap murah dan fasilitasnya memadai. Tapi ketika tidak mampu menampung semua siswa, yang terjadi adalah banyak anak yang gagal melanjutkan sekolah,” ujarnya, Sabtu (14/6/2025).
Ia menambahkan, persoalan tidak hanya berhenti pada keterbatasan daya tampung. Kondisi geografis Kukar yang luas dan bervariasi turut menjadi tantangan tersendiri.
Oleh karena itu, menurutnya, pembangunan sekolah harus berdasarkan pemetaan wilayah dan kebutuhan nyata di lapangan.
“Kukar itu luas dan jarak antarwilayahnya berjauhan. Sekolah-sekolah baru harus dibangun di lokasi strategis agar akses pendidikan benar-benar merata,” jelasnya.
Sarkowi mencontohkan rencana pembangunan sekolah di kawasan Loa Tebu sebagai langkah tepat. Lokasi ini disebut ideal karena berada di area penyangga yang mampu melayani sejumlah desa di sekitarnya.
Meski demikian, kendala pembebasan lahan masih menjadi hambatan yang harus segera diselesaikan.
“Masalah utama biasanya terletak pada pembebasan lahan. Ini harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, bahkan partisipasi warga seperti hibah lahan,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan dampak sosial dari persoalan ini. Banyak siswa yang akhirnya terpaksa menunda sekolah selama setahun karena gagal diterima di sekolah negeri. Bagi keluarga yang secara ekonomi terbatas, menyekolahkan anak ke sekolah swasta bukanlah pilihan mudah.
“Ini bukan semata-mata soal membangun gedung sekolah. Ini soal keadilan pendidikan. Anak-anak dari daerah pelosok tidak boleh tertinggal hanya karena mereka tinggal jauh dari pusat kota,” tegasnya.
Ia pun mendorong percepatan penyusunan peta kebutuhan pendidikan berbasis wilayah agar pembangunan sekolah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau memang kita ingin mencerdaskan bangsa, maka jaminan akses pendidikan harus menjadi prioritas untuk semua anak tanpa terkecuali,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)