Timesnusantara.com — Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menegaskan bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tidak hanya terletak pada sistem zonasi, melainkan pada belum meratanya mutu pendidikan di seluruh sekolah, khususnya tingkat SMA.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, yang digelar di Gedung DPRD Kaltim beberapa waktu lalu menjelang dibukanya proses penerimaan siswa baru pada 16 Juni mendatang.
“Kalau kualitas semua sekolah setara, tidak akan ada lagi kompetisi untuk masuk sekolah unggulan,” ujarnya.
Sebagai legislator yang baru pertama kali terlibat dalam proses SPMB, Damayanti mengungkapkan keprihatinannya atas keluhan masyarakat yang ia temui saat reses di daerah pemilihan Balikpapan.
Ia mencatat bahwa hanya sekitar separuh lulusan SMP yang bisa tertampung di sekolah negeri, bahkan di kawasan Balikpapan Tengah belum ada satu pun SMA negeri berdiri.
“Ini jelas menyulitkan. Kalau tidak ada sekolah di sekitar tempat tinggal mereka, ke mana anak-anak ini harus melanjutkan pendidikan?” tegasnya.
Selain soal fasilitas, Damayanti juga menyoroti persepsi yang masih berkembang di kota-kota besar seperti Samarinda, di mana sekolah unggulan dianggap jauh lebih baik dari sekolah lainnya.
Ia menilai, distribusi guru dan tenaga pendidik berkualitas harus dilakukan secara merata untuk menghapus stigma sekolah pinggiran.
Tak hanya itu, Damayanti turut menyinggung kebijakan bantuan pendidikan GratisPol yang dinilai belum menjangkau siswa dari sekolah swasta.
Ia mempertanyakan apakah program ini juga bisa dimanfaatkan oleh siswa yang tak berhasil masuk ke sekolah negeri.
“Kalau siswa negeri dibantu, siswa swasta juga harus dapat perhatian. Setidaknya bantuan seperti GratisPol bisa mengurangi beban mereka,” ucapnya.
Lebih lanjut, Damayanti menekankan bahwa pendidikan merupakan pilar penting untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu mendorong pembangunan Kalimantan Timur.
“Kalau kita ingin masa depan daerah ini cerah, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama. Anak-anak kita adalah aset yang tak ternilai,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)