Timesnusantara.com — Samarinda. Di tengah tantangan pemerataan akses pendidikan, program Sekolah Rakyat yang tengah digagas Pemkot Samarinda hadir sebagai secercah harapan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap inisiatif ini. Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi bentuk nyata dari kehadiran negara bagi kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal.
“Ini bukan proyek biasa. Sekolah Rakyat adalah bukti keberpihakan. Ia hadir untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini berada di luar jangkauan sistem pendidikan formal,” tegas Novan, Rabu (18/6/2025).
Dalam perancangannya, Sekolah Rakyat akan menyediakan layanan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak memiliki akses karena keterbatasan ekonomi maupun lokasi tempat tinggal. Peserta didik akan dibimbing oleh guru bersertifikat, dengan seluruh kebutuhan belajar seperti alat tulis dan fasilitas pendukung disiapkan pemerintah daerah.
“Konsepnya inklusif dan menyeluruh. Tidak hanya membuka akses, tapi juga menjamin mutu. Ini langkah penting untuk menyentuh kelompok paling rentan,” tambah Novan.
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD melalui Komisi IV akan mengawal program ini dari sisi anggaran.
Novan menyebut pihaknya akan mendorong alokasi dana melalui APBD Perubahan 2025 dan memastikan Sekolah Rakyat masuk prioritas utama dalam APBD murni tahun depan.
“Politik anggaran harus berpihak pada keadilan sosial. Kami akan duduk bersama eksekutif untuk mengamankan dana yang dibutuhkan,” ujarnya.
Namun, agar program ini berjalan efektif, ia menekankan pentingnya kerja bersama lintas sektor, mulai dari Dinas Pendidikan, OPD terkait, komunitas sosial, hingga keterlibatan masyarakat.
Menurut Novan, pelaksanaan Sekolah Rakyat harus dirancang menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.
Ia juga mengusulkan agar kurikulum Sekolah Rakyat tidak hanya berisi pelajaran akademik, tetapi juga keterampilan praktis. Hal ini penting, katanya, untuk membekali siswa dengan kemampuan hidup mandiri bagi yang tak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi.
“Kita perlu pikirkan masa depan anak-anak ini secara realistis. Keterampilan seperti menjahit, teknik dasar, atau bahkan pengenalan digital, harus masuk dalam pengajaran,” paparnya.
Hingga saat ini, Dinas Pendidikan masih melakukan pemetaan teknis, meliputi wilayah prioritas, kebutuhan tenaga pengajar, dan penyediaan sarana pendukung. Targetnya, Sekolah Rakyat bisa diluncurkan saat tahun ajaran baru dimulai.
Novan optimis program ini dapat menjadi titik balik bagi pendidikan inklusif di Samarinda. Bahkan, ia berharap inisiatif ini dapat menjadi rujukan nasional bagi kota-kota lain yang mengalami persoalan serupa.
“Kalau ini berhasil, Samarinda bisa jadi pelopor. Sekolah Rakyat bukan sekadar membuka ruang belajar, tapi membuka jalan perubahan untuk masa depan keluarga miskin ekstrem,” tutupnya. (R)