Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menerima kunjungan kerja dari Komisi VI DPR RI dalam rangka agenda reses yang difokuskan pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rabu (18/6/2025). Pertemuan digelar di Kantor Gubernur Kaltim dan dihadiri oleh sejumlah BUMN strategis, termasuk Pertamina, Pelni, hingga Pupuk Indonesia.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendukung Kaltim sebagai calon pusat pertumbuhan nasional melalui Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Hari ini kita membahas berbagai hal, mulai dari elektrifikasi, isu pupuk, hingga energi—baik itu energi hijau maupun energi fosil. Ini semua demi memastikan bahwa masyarakat Kaltim mendapat manfaat yang adil dari kekayaan alam yang dimiliki daerah,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim menyampaikan sejumlah aspirasi terkait distribusi energi dan kebutuhan pupuk untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan sektor pertanian.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama kunjungan kerja ini adalah menindaklanjuti permintaan Gubernur Kaltim dan anggota DPR RI Dapil Kaltim, Sarifah Suraidah Harum, mengenai penguatan distribusi dan produksi pupuk di wilayah tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan pupuk di Kaltim benar-benar tercukupi. Apalagi, pemerintah provinsi punya niat kuat untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” kata Andre.
Menurutnya, dalam pemaparan yang disampaikan Direktur Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia, sudah terdapat rencana pembangunan pabrik pupuk baru di Bontang, Kaltim, sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Meskipun ada rencana besar, tantangan tetap ada. Andre menegaskan bahwa ketersediaan gas alam dan harganya menjadi dua faktor paling krusial yang menentukan keberlanjutan industri pupuk.
“Sekitar 70 persen biaya produksi pupuk bergantung pada harga dan pasokan gas. Ini yang harus kita pastikan bersama, terutama bagaimana Komisi VI bisa bersinergi dengan Komisi VII dan XII untuk menjamin suplai dan harga gas tetap stabil bagi Pupuk Indonesia,” paparnya.
Bahan baku pupuk seperti fosfat memang masih banyak diimpor dari negara seperti Yordania. Namun, menurut Andre, hal itu bukan isu utama saat ini.
“Kita sudah puluhan tahun kerja sama, insyaallah itu aman. Yang paling penting sekarang adalah memastikan gas tersedia dan kompetitif,” lanjutnya.
Komisi VI DPR RI juga mendorong adanya perubahan manajemen dan inovasi internal di tubuh Pupuk Indonesia pasca Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir.
“Kita harap direksi yang baru bisa memperbaiki kinerja Pupuk Indonesia, terutama dalam penyaluran pupuk subsidi. Jangan sampai ada kebocoran, pupuk subsidi harus tepat sasaran, langsung ke Gapoktan,” tegas Andre.
Sebagai informasi, Pupuk Indonesia mengelola berbagai anak perusahaan, termasuk Pupuk Kaltim yang beroperasi di Bontang, dan menjadi salah satu pilar industri pupuk nasional.
Gubernur Rudy Mas’ud berharap agar Kaltim mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, khususnya dalam sektor perdagangan dan pengelolaan kekayaan alam.
Ia menyebut, sinergi ini menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di daerah. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi