Timesnusantara.com — Samarinda. Meski menyandang status sebagai ibu kota provinsi, wajah pendidikan Samarinda masih menyisakan ketimpangan yang mencolok. Beberapa kecamatan padat penduduk, seperti Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir, hingga kini belum menikmati pemerataan fasilitas pendidikan menengah pertama (SMP) yang ideal.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyampaikan kegelisahannya terkait persoalan ini. Ia menilai ketidakseimbangan distribusi sekolah negeri merupakan tanda bahwa pembangunan pendidikan belum menjadi prioritas dalam perencanaan jangka panjang kota.
“Bayangkan, di Samarinda Seberang hanya ada satu SMP negeri: SMPN 3. Ketika daya tampungnya penuh, anak-anak harus menempuh perjalanan jauh ke luar kecamatan, bahkan sampai ke Palaran. Ini jelas menyulitkan,” ujar Novan, Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, kondisi seperti ini bukan sekadar permasalahan fasilitas, tetapi menyangkut hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak di lingkungan tempat tinggalnya.
“Pendidikan seharusnya mudah diakses dari rumah, bukan jadi perjalanan harian lintas kecamatan. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Novan juga menyoroti Loa Janan Ilir yang menghadapi tantangan serupa. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, fasilitas pendidikan menengah negeri di wilayah tersebut belum mengikuti perkembangan demografis.
Ketimpangan ini, kata Novan, berpotensi memperbesar jurang kualitas pendidikan antarwilayah. Selain menambah beban ekonomi keluarga karena biaya transportasi, juga mempersempit kesempatan belajar anak-anak yang tinggal jauh dari sekolah negeri.
“Membangun sekolah di wilayah padat penduduk seharusnya sudah masuk kategori urgent, bukan ditunda-tunda seperti proyek jangka panjang,” katanya.
Namun demikian, Novan menyambut positif langkah awal yang diambil Wali Kota Samarinda yang dikabarkan telah melakukan peninjauan langsung ke kawasan yang kekurangan fasilitas pendidikan.
Baginya, ini adalah pertanda bahwa pemerintah mulai membuka mata terhadap urgensi persoalan ini.
“Jika kepala daerah sudah turun ke lapangan, itu sinyal politik yang baik. Sekarang tinggal bagaimana kita dorong realisasi anggarannya agar pembangunan bisa dimulai segera,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Novan memastikan bahwa DPRD, khususnya Komisi IV, tidak akan membiarkan isu pemerataan pendidikan tenggelam di antara prioritas pembangunan lain.
Ia menekankan bahwa pendidikan harus tetap ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan kota.
“Pendidikan bukan hak istimewa, melainkan hak mendasar. Kota ini tidak boleh tumbuh pesat di satu sisi, tapi meninggalkan sisi lain dalam ketertinggalan,” pungkasnya. (R)