Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerataan pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kaltim, Damayanti, menilai bahwa sarana dan prasarana pendidikan menengah seperti SMA dan SMK di sepuluh kabupaten/kota masih belum memadai dan belum menunjukkan progres signifikan.
Dalam momentum pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, Damayanti secara tegas meminta agar pemerintah provinsi menyusun program yang lebih terarah dan konkret dalam bidang pendidikan.
“Kita sangat berharap bahwa dalam RPJMD kali ini, Pemprov Kaltim tidak hanya fokus pada pembangunan fisik saja, tetapi juga menyusun strategi untuk pemenuhan tenaga pendidik dan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang saat ini masih tertinggal,” ujarnya, Jum’at (20/6/2025).
Menurut politisi perempuan tersebut, saat ini Kaltim tengah menghadapi krisis tenaga pendidikan dan kesehatan. Banyak guru dan tenaga medis yang memasuki masa pensiun, namun belum diimbangi dengan perekrutan dan penempatan tenaga baru secara merata di daerah.
“Saat kita bicara soal pendidikan gratis, seperti program GratisPol (gratis biaya pendidikan dan pelayanan), hal itu tentu harus dibarengi dengan infrastruktur yang memadai dan SDM yang cukup. Kalau tidak, akan jadi percuma. Gedung sekolah bisa bagus, tapi kalau tidak ada gurunya, itu sama saja nol,” jelasnya.
Damayanti mengungkapkan bahwa di beberapa kabupaten/kota, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan, masih ditemukan sekolah-sekolah yang kekurangan ruang kelas, laboratorium, hingga fasilitas penunjang lainnya.
Kondisi ini diperparah dengan jumlah guru yang tidak mencukupi, terutama untuk mata pelajaran produktif di SMK.
Dia menegaskan, pemerintah harus mengadopsi pendekatan menyeluruh dalam membenahi sistem pendidikan, tidak cukup hanya membangun gedung sekolah.
Distribusi tenaga pendidik harus menjadi prioritas, terutama untuk daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).
“Kalau pembangunan hanya terpusat di daerah perkotaan saja, maka kesenjangan akan makin lebar. Kita ingin anak-anak di Mahakam Ulu, Kutai Barat, atau Berau mendapat hak pendidikan yang sama dengan yang ada di Samarinda atau Balikpapan,” tambahnya.
Ia pun mendorong agar Pemprov Kaltim berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam program pengangkatan guru dan tenaga kesehatan, serta menjadikan pendidikan sebagai sektor utama dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau SDM tidak dipersiapkan dari sekarang, maka kita hanya akan jadi penonton di negeri sendiri,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)