Timesnusantara.com — Samarinda. Suara ketidakadilan dalam dunia pendidikan kembali digaungkan dari ruang parlemen Kota Tepian. Anggota DPRD Samarinda, Anhar, mengkritik tajam distribusi anggaran pendidikan tahun 2025 yang menurutnya masih timpang dan belum menyentuh kebutuhan wilayah pinggiran kota secara merata.
“Saat pusat kota mendapat alokasi miliaran untuk pengembangan sekolah, daerah seperti Palaran hanya kebagian secuil. Ini ironis,” ujar Anhar, Sabtu (21/6/2025).
Dari total anggaran pembangunan fisik sekolah yang mencapai Rp317 miliar, hanya sekitar Rp10 miliar yang dialokasikan untuk Kecamatan Palaran, cukup untuk membangun satu SD dan satu SMP. Sementara, sekolah-sekolah di pusat kota menikmati anggaran hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.
Anhar menyebut, fakta tersebut menunjukkan belum adanya kebijakan afirmatif untuk mengangkat kualitas pendidikan di wilayah-wilayah yang secara geografis jauh dari pusat pemerintahan.
“SMPN 50 di Palaran misalnya, kondisi fisiknya memprihatinkan. Sementara di wilayah lain seperti SMPN 16, anggaran pembangunan mengalir deras. Di mana letak keadilannya?” tegasnya.
Ketimpangan ini, menurutnya, bukan hanya menciptakan disparitas infrastruktur, tetapi juga berdampak langsung pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Banyak orang tua di kawasan pinggiran, kata dia, merasa terpaksa menyekolahkan anak mereka jauh ke sekolah unggulan di pusat kota karena minimnya pilihan setara di lingkungan sekitar.
“Ketika pilihan sekolah di pinggiran tak layak, maka migrasi siswa ke pusat kota tak terelakkan. Inilah yang kemudian memicu kegaduhan soal zonasi,” ungkapnya.
Anhar pun mendorong Dinas Pendidikan Samarinda untuk melakukan koreksi dan menyusun skema anggaran yang lebih berpihak pada pemerataan layanan pendidikan.
Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh kode pos.
“Pendidikan adalah hak semua anak, tak peduli tinggal di mana. Kalau kita serius membangun keadilan sosial, maka sekolah-sekolah di pinggiran tak boleh terus-menerus dianaktirikan,” ujarnya.
Baginya, pemerataan fasilitas pendidikan bukan soal angka di atas kertas, melainkan cermin dari niat politik untuk menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. (R)