Timesnusantara.com — Samarinda. Wajah baru Pasar Pagi Samarinda boleh saja tampak menjanjikan usai renovasi, tapi di balik bangunan yang menunggu peresmian itu, nasib para pedagang masih tergantung di awang-awang. Penantian panjang tanpa kejelasan inilah yang mendorong Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, angkat bicara.
“Ini bukan lagi soal molor proyek, tapi soal keberlangsungan hidup ribuan keluarga,” kata Rohim, Sabtu (21/6/2025).
Rohim menyoroti lambannya respons Pemerintah Kota dalam menyelesaikan agenda pembukaan kembali pasar legendaris itu.
Ia menyebut, janji penyelesaian akhir 2024 yang tak kunjung ditepati telah menimbulkan keresahan di kalangan pedagang, yang sejak awal renovasi harus kehilangan ruang usaha mereka.
Menurutnya, bukan hanya omzet yang ambruk, tapi juga mental para pedagang yang kian tergerus oleh ketidakpastian.
“Setiap hari mereka bertanya: kapan kami bisa jualan lagi? Pertanyaan sederhana yang belum bisa dijawab pemerintah,” sindirnya.
Politisi dari Komisi III itu juga menekankan pentingnya keadilan dalam penataan ulang lapak, khususnya bagi para pedagang lama yang sudah memiliki legalitas resmi.
“Kalau mereka yang sudah tertib administrasi justru terpinggirkan, kita sedang menciptakan ketimpangan baru. Ini bisa memicu konflik sosial di kemudian hari,” ujarnya tegas.
Di sisi lain, Rohim turut menanggapi fenomena berkembangnya pedagang online yang memanfaatkan area pasar untuk siaran langsung (live streaming).
Ia mengaku tidak mempermasalahkan tren itu selama tidak merugikan pedagang konvensional.
“Digitalisasi itu bagus, tapi jangan sampai justru pedagang lama yang jadi korban. Soal ukuran lapak, akses dagang, itu semua harus dibagi adil,” katanya.
Hingga pertengahan 2025, DPRD mengaku belum menerima kepastian dari dinas terkait mengenai waktu resmi pembukaan pasar. Rohim pun mendorong pemerintah untuk tidak menunda lebih lama lagi dan segera menyampaikan kepastian kepada publik.
“Pasar Pagi bukan cuma tempat jual beli, tapi nadi ekonomi mikro Samarinda. Jangan sampai denyut itu kita matikan hanya karena lemahnya pengambilan keputusan,” tutupnya. (R)