Timesnusantara.com — Samarinda. Ketika krisis datang, bantuan sosial seharusnya menjadi jaring pengaman bagi seluruh warga tanpa terkecuali. Namun di Samarinda, praktik di lapangan menunjukkan cerita berbeda. Mekanisme distribusi yang timpang memunculkan rasa kecewa bahkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, angkat bicara. Ia menyoroti banyaknya keluhan warga soal pembagian bantuan seperti susu dan telur yang dinilai tidak merata. Tak sedikit yang mengaku tak kebagian, meski mereka juga terdampak.
“Bukan jumlah bantuannya yang jadi masalah, tapi cara membaginya. Banyak warga merasa tersisih. Ini bisa menimbulkan konflik sosial,” ujar Adnan, Minggu (22/6/2025).
Menurutnya, pola distribusi yang selama ini dijalankan melalui jalur birokrasi dari tingkat kecamatan hingga RT masih menyisakan banyak ketimpangan.
Ia menilai pendekatan tersebut kurang adaptif dan tidak cukup sensitif terhadap kebutuhan di lapangan.
Karena itu, ia mendorong solusi kolektif: pembentukan dapur umum sebagai sarana alternatif yang menjangkau semua lapisan warga saat terjadi bencana atau keadaan darurat.
“Daripada memaksakan distribusi ke rumah-rumah yang malah bikin ribut, lebih baik siapkan dapur umum di titik-titik strategis. Semua warga bisa makan bersama, tanpa kecemburuan,” tegasnya.
Adnan menjelaskan bahwa dengan konsep dapur umum, bantuan bisa dikonsolidasikan dan dimanfaatkan secara gotong royong. Makanan bisa disiapkan dan dibagikan secara terbuka, sehingga seluruh warga terdampak dapat merasakan manfaatnya, tanpa harus berebut jatah atau menanti giliran yang tidak pasti.
Ia juga menilai bahwa pemerintah daerah sudah memiliki perangkat teknis seperti BPBD dan Dinas Sosial yang mumpuni. Namun, pendekatan berbasis solidaritas dan kolektivitas perlu lebih digalakkan, khususnya melalui sinergi antara kelurahan, RT, dan perangkat warga lainnya.
“RT bisa berperan sebagai pendata awal. Tapi proses distribusinya harus dibuka seluas mungkin, jangan elitis. Dapur umum bisa menjembatani banyak hal, dari efisiensi logistik hingga keadilan sosial,” jelasnya.
Lebih jauh, Adnan menekankan bahwa langkah ini bukan hanya solusi teknis, melainkan juga wujud kepedulian kolektif di tengah kesulitan.
Ia berharap ke depan, dapur umum bisa diadopsi sebagai pola tetap dalam kebijakan bantuan sosial di Samarinda.
“Ini bukan soal makanan semata, tapi tentang rasa keadilan. Ketika semua bisa duduk dan makan bersama, di situlah solidaritas tumbuh,” tutupnya. (R)