Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperluas jangkauan program GratisPol dengan mendorong penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui skema bantuan produktif.
Fokus utama ada pada Jospol 4, yang menargetkan pemberdayaan ekonomi secara langsung lewat pembentukan usaha mikro dan penguatan UMKM.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan bahwa upaya ini bukan semata memberikan bantuan, tetapi untuk menumbuhkan semangat kemandirian.
“Kami ingin memicu masyarakat miskin agar punya kemauan berusaha. Dari situ, mereka bisa menambah penghasilan dan keluar dari kemiskinan secara permanen,” ujar Andi, Rabu (25/6/2025).
Program ini menyasar 1.500 keluarga di seluruh Kaltim selama tahun 2025. Setiap kabupaten/kota mendapatkan kuota sekitar 150 penerima manfaat, dengan bantuan berupa stimulan usaha ekonomi produktif.
Hingga akhir Juni, program ini sudah menjangkau Kutai Barat, Bontang, Penajam Paser Utara, dan tengah berjalan di Kutai Kartanegara.
“Kami targetkan selesai menjangkau seluruh 10 kabupaten/kota, termasuk Mahakam Ulu,” tambahnya.
Berbeda dari bantuan konsumtif biasa, skema ini dirancang agar penerima bisa mengembangkan usaha kecil yang berpotensi menjadi penghasilan utama. Bantuan modal diberikan disertai pendampingan agar usaha benar-benar berjalan.
Andi menekankan bahwa program ini adalah bagian dari Jospol atau Jaminan Sosial Politik, yang menjadi turunan dari visi besar Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud untuk pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah, khususnya bagi kelompok rentan.
Selain Jospol 4, Dinsos juga berperan dalam menyukseskan program GratisPol di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. Peran utamanya adalah dalam pendataan dan verifikasi masyarakat miskin dan rentan, untuk memastikan mereka menerima manfaat secara tepat sasaran.
“Kami siapkan dan verifikasi data penerima bantuan, baik untuk subsidi premi BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Andi.
Meski saat ini GratisPol bersifat universal, yakni terbuka bagi semua warga tanpa diskriminasi status sosial, Dinsos memastikan kelompok miskin tetap menjadi prioritas dalam program perlindungan sosial yang berbasis data. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi