Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mengawal program Sekolah Rakyat Berasrama yang menjadi salah satu prioritas nasional. Namun, hingga pertengahan 2025, baru Kota Samarinda yang dinilai paling siap melaksanakan pembangunan, sementara daerah lainnya masih terkendala kesiapan lahan.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebutkan bahwa dari hasil penilaian tim pusat, hanya Samarinda yang telah memenuhi syarat teknis dan administratif untuk mulai membangun sekolah rakyat tahun ini.
“Yang siap saat ini adalah Kota Samarinda, baik rintisan maupun pembangunan fisiknya. Hari ini juga tim dari Kementerian Sosial sudah turun langsung untuk meninjau kesiapan lahan,” ujar Andi, Jum’at (27/6/2025).
Andi menjelaskan, target awal pemerintah adalah mulai kontrak pembangunan pada Juli 2025. Namun, pelaksanaan itu sangat tergantung pada kesiapan lahan.
Untuk usulan dari provinsi, dua titik lokasi, Bukit Biru dan SMAN 16 di Jalan Perjuangan Samarinda, masih dalam proses survei dan belum bisa dipastikan apakah bisa dibangun tahun ini.
“Kalau dua lahan yang diusulkan provinsi itu bisa dinyatakan siap dalam dua bulan, maka bisa dibangun tahun ini. Tapi kalau tidak, ya akan digeser ke tahun depan,” jelasnya.
Sementara itu, tiga daerah lainnya yang mengusulkan pembangunan sekolah rakyat, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau juga masih menunggu hasil penilaian tim pusat. Dinsos Kaltim saat ini terus berkoordinasi untuk menyodorkan lahan alternatif yang lebih siap bangun.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif nasional dari pemerintah pusat untuk memberikan pendidikan gratis berasrama kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan dirancang agar peserta didik tidak hanya memperoleh pendidikan formal, tetapi juga pengasuhan dan pembinaan karakter secara intensif.
“Provinsi sifatnya mendukung kabupaten/kota. Tapi kalau daerah belum siap, maka provinsi bisa ambil alih untuk membuka semua jenjang,” terang Andi.
Soal rekrutmen tenaga pengajar, ia menambahkan bahwa proses baru akan dilakukan jika lokasi pembangunan sudah ditetapkan. Perekrutan guru dan pengasuh akan difasilitasi langsung oleh pemerintah pusat dengan melibatkan Dinas Pendidikan.
“Sekarang yang sudah mulai bergerak menyiapkan tenaga pengajar dan peserta didik adalah Kota Samarinda, karena mereka sudah siap secara lahan dan bangunan,” katanya.
Menariknya, meskipun pembangunan fisik oleh provinsi belum bisa dilaksanakan tahun ini, SMA 16 Samarinda berpeluang menjadi lokasi sekolah rakyat permanen jika proses pematangan lahan selesai sebelum September.
“Kalau dinyatakan siap dalam dua bulan ke depan, maka bukan rintisan lagi, tapi bisa langsung jadi sekolah rakyat permanen,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa tenaga pengajar sekolah rakyat tidak harus berasal dari ASN, karena status sekolah ini merupakan tanggung jawab pusat dan terbuka untuk semua jenjang dan latar belakang. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi