Timesnusantara.com — Samarinda. Ironi besar masih terjadi di Kota Samarinda. Di tengah gelontoran anggaran daerah yang mencapai angka triliunan rupiah, warga di beberapa wilayah pinggiran kota masih kesulitan mendapatkan layanan air bersih.
Hal ini kembali disorot tajam oleh Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, yang menilai prioritas pembangunan pemerintah kota tidak sejalan dengan kebutuhan mendasar masyarakat.
“Coba lihat Bukuan, sampai hari ini tidak pernah tersentuh layanan PDAM. Padahal ini sudah bertahun-tahun. Masak iya kota dengan anggaran segitu besar, persoalan air bersih masih jadi keluhan klasik?” kata Anhar, Minggu (29/6/2025).
Menurut dia, cakupan layanan air bersih di Kecamatan Palaran sangat timpang. Hanya sebagian kecil warga yang bisa menikmati air PDAM, sementara di Bukuan, jangankan menikmati, sambungan jaringan air saja belum pernah dipasang.
Anhar juga membantah keras alasan klasik yang sering disampaikan PDAM soal larangan pemasangan jaringan di beberapa kawasan.
Ia menilai dalih semacam itu tidak seharusnya jadi penghalang untuk memenuhi hak warga atas air bersih.
“Saya justru mengapresiasi inisiatif warga seperti yang dulu dilakukan almarhumah Ibu Neli. Beliau secara mandiri mengelola air untuk membantu masyarakat. Bagi warga, siapa yang kelola itu urusan kedua, yang penting airnya mengalir dan layak pakai,” tegasnya.
Anhar mengungkapkan, dalam setiap masa reses, keluhan soal air bersih selalu muncul dari konstituennya.
Ia menilai, Pemkot Samarinda selama ini lebih sibuk membangun proyek-proyek megah yang jauh dari kebutuhan nyata masyarakat.
“Bangun terowongan ratusan miliar itu boleh-boleh saja. Tapi kalau air bersih saja belum beres, rasanya prioritas kita perlu dikoreksi. Warga lebih butuh air bersih daripada infrastruktur yang hanya dilihat segelintir orang,” lanjutnya.
Politisi yang dikenal vokal ini mendorong Pemkot agar mulai mengalihkan perhatian pada layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Baginya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan dari besarnya anggaran atau kemegahan proyek, tapi sejauh mana kebutuhan rakyat terpenuhi.
“Air bersih itu hak dasar, bukan bonus. Kalau urusan dasar seperti ini saja masih jadi PR, saya kira arah pembangunan kita perlu dievaluasi total,” pungkasnya. (R)