Timesnusantara.com — Samarinda. Perubahan pucuk pimpinan di tubuh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur membawa angin baru dalam penguatan sistem pengawasan anggaran daerah. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud secara langsung mengukuhkan Edy Sutanto sebagai Kepala BPKP Kaltim yang baru, menggantikan Felix William Sahetapy, dalam seremoni yang digelar di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Senin pagi (30/6).
Acara yang dimulai pukul 08.00 WITA itu dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni. Pengukuhan tersebut menandai awal kerja sama strategis dalam memastikan uang rakyat benar-benar digunakan sebagaimana mestinya.
Usai melantik, Gubernur Rudy menegaskan bahwa BPKP bukan sekadar lembaga pemeriksa, tetapi mitra utama dalam menjamin pembangunan berjalan sesuai arah dan aturan.
“Kami ingin BPKP hadir sebagai pendamping strategis, bukan hanya sebagai auditor. Kita harus bersinergi agar tidak ada ruang penyalahgunaan kewenangan maupun anggaran,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan.
Menurutnya, pengawasan yang kuat bukan untuk menghambat, tetapi justru mempercepat dampak positif dari pembangunan yang dilakukan pemerintah.
“Kami ingin setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata. Pengawasan harus mendorong program tepat sasaran dan langsung dirasakan masyarakat Kaltim,” tambahnya.
Sementara itu, Edy Sutanto, yang kini resmi menjabat sebagai Kepala BPKP Kaltim, menyampaikan komitmennya untuk mengawal jalannya pemerintahan dengan pengawasan yang tidak hanya ketat, tetapi juga kolaboratif.
“Kami bekerja berdasarkan agenda prioritas yang sudah ditetapkan, dan kami siap mendampingi Pemprov dalam menjalankan program unggulan, baik dari pusat maupun daerah,” ucap Edy.
Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran dari seluruh pejabat di lingkup pemerintah daerah untuk mematuhi regulasi. Hal ini, katanya, menjadi fondasi agar sistem pengendalian internal bisa berjalan dengan efektif.
“Jika semua pihak patuh pada aturan, maka tak hanya efisiensi tercapai, tapi juga keamanan aset dan kelancaran pelaksanaan program bisa terjamin. Kami yakin opini WTP bisa terus dipertahankan,” tegasnya. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi