Timesnusantara.com — Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi resmi. Hal ini ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Tahap I, Asesor Kompeten, dan Instruktur Kompeten Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Senin pagi (30/6/2025).
Rudy menegaskan bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi jaminan kompetensi dan standar keselamatan di tengah pesatnya pembangunan di Kalimantan Timur, khususnya kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sertifikasi ini penting. Ini bukan hanya soal legalitas, tapi jaminan bahwa tenaga kerja kita benar-benar punya kompetensi di bidang jasa konstruksi. Ini juga akan memberikan posisi tawar yang lebih baik ketika bersaing di proyek-proyek besar,” jelas Rudy.
Lebih lanjut, Rudy menekankan pentingnya seluruh proyek konstruksi di Kaltim, khususnya yang menyokong pembangunan IKN, memenuhi standar minimal Standar Nasional Indonesia (SNI), bahkan diupayakan mencapai standar internasional. Hal ini untuk menjamin hasil bangunan yang tidak hanya kokoh, tapi juga aman secara keseluruhan.
“Kita ingin bangunan dan infrastruktur yang dibangun tidak hanya bagus, tapi juga memenuhi standar keselamatan,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan soal peluang kerja di IKN, Rudy memastikan bahwa prospek tenaga kerja bidang konstruksi masih sangat terbuka. Ia menyebut pembangunan IKN saat ini baru pada tahap awal, mencakup gedung legislatif dan yudikatif, dan ke depan akan berlanjut ke banyak sektor.
“Hari ini, kalau saya tidak salah, baru gedung legislatif dan yudikatif yang dibangun. Ke depan akan ada gedung kementerian, Mabes TNI, Mabes Polri, dan lainnya. Artinya peluang bagi tenaga kerja tersertifikasi masih sangat besar,” ujarnya.
Kegiatan pelatihan dan sertifikasi ini juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memastikan bahwa masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri.
Dengan memiliki sertifikasi dan keahlian yang diakui secara nasional dan internasional, tenaga kerja Kaltim diharapkan bisa lebih kompetitif dan terlibat aktif dalam pembangunan besar di era Indonesia Emas 2045.
“Kita ingin memastikan pembangunan IKN tidak hanya membawa infrastruktur, tapi juga membuka jalan bagi masyarakat Kaltim untuk naik kelas melalui peningkatan kompetensi,” pungkasnya. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Penulis