Timesnusantara.com — Samarinda. DPRD Kalimantan Timur menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit Internasional di kawasan bekas Hotel Atlet Samarinda. Meski demikian, perhatian serius juga diarahkan pada pemerataan akses layanan kesehatan yang dinilai masih timpang di berbagai daerah pelosok Kaltim.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menilai pembangunan rumah sakit dengan standar layanan internasional merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan di ibu kota provinsi.
Namun, ia mengingatkan, penguatan layanan di Samarinda jangan sampai melupakan kebutuhan warga di daerah terpencil.
“Kami sangat mendukung pembangunan RS Internasional karena ini langkah maju bagi sektor kesehatan. Tapi jangan sampai daerah-daerah yang infrastrukturnya masih minim justru terlupakan,” ujarnya, Rabu (2/7/2025).
Damayanti menekankan, pelayanan kesehatan tidak boleh terpusat hanya di Samarinda atau Balikpapan. Daerah pedalaman, dengan akses jalan dan fasilitas yang terbatas, juga berhak atas pelayanan kesehatan berkualitas.
“Wilayah pelosok memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan yang memadai. Jangan sampai proyek-proyek besar ini hanya dinikmati sebagian wilayah saja,” tegasnya.
Ia berharap kehadiran rumah sakit bertaraf internasional bukan sekadar menjadi simbol kemajuan perkotaan, tetapi juga bagian dari sistem layanan kesehatan yang inklusif. Pembangunan infrastruktur besar seperti ini, menurutnya, harus diimbangi dengan peningkatan layanan dasar di kabupaten dan kota lainnya.
Terkait kekhawatiran adanya persaingan dengan rumah sakit yang sudah ada, seperti RSUD AW Syahranie, Damayanti menilai kehadiran RS Internasional justru akan memperluas kapasitas layanan kesehatan di Samarinda, yang saat ini masih terbatas.
“Keberadaan RS Internasional bukan untuk bersaing, tapi melengkapi. Dengan begitu, beban rumah sakit daerah yang selama ini kewalahan bisa berkurang,” jelasnya.
Damayanti juga menegaskan bahwa keadilan sosial harus tetap menjadi landasan dalam pembangunan sektor kesehatan.
Ia mendorong Pemprov Kaltim untuk memastikan kebijakan pemerataan layanan kesehatan benar-benar berjalan hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.
“Pemerataan layanan itu penting. Jangan sampai masyarakat di daerah terpencil terus tertinggal dalam hal akses kesehatan. Semua warga Kaltim berhak mendapat layanan yang sama, di mana pun mereka tinggal,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)