Timesnusantara.com — Samarinda. Isu banjir yang terus menghantui Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan tajam dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Anggota Komisi II, Sigit Wibowo, menegaskan bahwa penanganan banjir memerlukan langkah komprehensif, tidak lagi sekadar tambal sulam pada saluran air yang ada.
Belakangan, curah hujan yang tinggi memperlihatkan kelemahan tata kelola wilayah perkotaan. Menurut Sigit, problem banjir bukan hanya perkara teknis drainase, melainkan juga persoalan tata ruang yang kurang tertata serta lemahnya kontrol terhadap perubahan fungsi lahan.
“Balikpapan membutuhkan strategi baru yang mampu menjawab tantangan jangka panjang. Pendekatan lama sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini,” tegasnya, Selasa (1/7/2025).
Ia mencontohkan kejadian di Pantai Batakan, di mana sebuah mobil pickup terseret arus deras akibat tidak adanya jalur pembuangan air yang langsung mengalir ke laut.
Kondisi ini, menurutnya, semakin memperjelas kebutuhan akan pembangunan sodetan yang sudah lama diusulkan warga, khususnya masyarakat Manggar.
Selain itu, Sigit juga menyoroti beberapa kawasan langganan banjir seperti MT Haryono, Gunung Samarinda, Mekarsari, hingga sekitar Masjid Al-Islamiyah.
Ia menyebutkan bahwa perencanaan anggaran untuk memperbaiki drainase di titik-titik tersebut sudah mulai disusun dan diproyeksikan masuk dalam anggaran tahun 2026.
“Saluran air di beberapa lokasi itu harus diperbesar hingga tembus ke Puskip. Termasuk perbaikan di sekitar Masjid Baburrahman yang sudah mendesak untuk dilakukan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sigit juga mendorong agar Balikpapan mulai menerapkan sistem drainase bawah tanah seperti yang telah diterapkan di kota-kota besar dunia.
Menurutnya, membangun saluran bawah tanah berukuran besar adalah solusi modern yang bisa mengurangi risiko banjir secara signifikan.
“Teknologi drainase bawah tanah sudah terbukti efektif di banyak negara. Kita perlu berani mengambil langkah maju,” katanya.
Di sisi lain, ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pembangunan permukiman yang tidak mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Perluasan kawasan perumahan tanpa kontrol yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya area resapan air.
“Meski Balikpapan tidak memiliki aktivitas pertambangan, namun ekspansi permukiman berlangsung cukup masif. Ini yang harus dikendalikan melalui evaluasi tata ruang yang ketat,” jelasnya.
Sebagai langkah mitigasi cepat, Sigit juga menyarankan agar Pemkot Balikpapan meningkatkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memastikan informasi cuaca ekstrem tersampaikan secara cepat kepada masyarakat. Edukasi soal pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga dinilainya masih harus digencarkan.
“Informasi peringatan dini harus sampai ke warga secara tepat waktu. Di sisi lain, budaya membuang sampah sembarangan juga berkontribusi besar terhadap mampetnya saluran air saat hujan lebat,” tambahnya.
Meski demikian, Sigit tetap memberikan apresiasi terhadap sejumlah capaian Pemkot Balikpapan dalam pengelolaan lingkungan. Ia menilai penataan kawasan MT Haryono mulai memperlihatkan hasil, dan Balikpapan telah menjadi contoh dalam pengembangan program bank sampah.
“Perbaikan-perbaikan seperti ini tinggal diperluas ke wilayah lainnya agar dampaknya makin terasa,” tutupnya. (Adv/dprdkaltim)