Timesnusantara.com — Samarinda. Wilayah pesisir dan pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini menjadi ruang kosong dalam pemerataan layanan gizi anak-anak. Menyadari fakta ini, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan pendekatan wilayah, bukan sekadar program nasional yang diterapkan seragam di semua daerah.
Dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Dadan, di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (8/7/2025), Rudy menegaskan dukungan total terhadap inisiatif Presiden RI tersebut. Namun, ia juga mengingatkan bahwa luas dan sulitnya medan Kaltim menjadi tantangan yang tak bisa dipandang sebelah mata.
“Kalau kita bicara kota besar seperti Balikpapan, membangun SPPG mungkin lebih mudah. Tapi bagaimana dengan Sepatin, Tani Baru, atau Muara Pantuan yang akses jalannya saja terbatas, sekolahnya masih jarang, dan jumlah penduduknya terpencar-pencar? Di sana harus ada standar layanan yang berbeda,” ujarnya.
Kalimantan Timur memiliki lebih dari 127 ribu kilometer persegi wilayah, dengan bentang geografis yang memisahkan desa-desa pesisir, kawasan hutan, dan pedalaman. Dalam kondisi seperti itu, membangun layanan gizi untuk anak-anak bukan sekadar membangun gedung SPPG, tetapi menyiapkan akses, sumber daya manusia, dan dukungan komunitas yang berkelanjutan.
Menurut Rudy Mas’ud, Pemprov Kaltim akan memfasilitasi kolaborasi lintas kabupaten/kota agar setiap kepala daerah memahami tantangan wilayahnya masing-masing. Dalam waktu dekat, seluruh bupati dan wali kota akan dikumpulkan untuk membahas kesiapan daerah, penentuan lokasi strategis, serta pembagian peran antara pusat dan daerah.
“Kalau hanya mengandalkan APBN dan tim pusat, saya khawatir implementasinya tidak nyambung dengan realita di lapangan. Pemerintah daerah harus aktif menyusun peta kebutuhan dan tantangan masing-masing wilayah,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala BGN, Dr. Dadan, memaparkan bahwa secara nasional akan dibangun 350 unit SPPG, dengan target minimal tiga unit per kabupaten/kota di Kaltim. Setiap unit SPPG akan mendapatkan anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun, yang diharapkan mampu memperkuat layanan gizi berbasis sekolah dan komunitas.
Namun, Rudy mengingatkan bahwa angka dan target bukan satu-satunya tolok ukur. Ia meminta kejelasan soal durasi pelaksanaan dan mekanisme evaluasi, agar dampak layanan SPPG benar-benar terasa di masyarakat, terutama di desa-desa terpencil yang selama ini luput dari perhatian.
“Jangan sampai nanti gedungnya jadi, tapi anak-anak kita tetap kekurangan gizi karena aksesnya susah dan layanan tidak jalan. Ini yang harus kita antisipasi sejak awal,” tandasnya.
Pembangunan SPPG diharapkan menjadi tonggak baru bagi ketahanan gizi di Kaltim, yang bukan hanya menyentuh anak-anak kota, tetapi juga generasi penerus di wilayah-wilayah terluar yang selama ini bertahan dalam keterbatasan. (Adv Diskominfo Kaltim)
Penulis: Rey | Editor: Redaksi