Timesnusantara.com — Samarinda. Persiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang akan dibuka di Samarinda mulai mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa kelambatan pemenuhan fasilitas dasar di lokasi sekolah rakyat berpotensi membuat Kementerian Sosial RI mempertimbangkan memindahkan lokasi program tersebut ke daerah lain.
Darlis mengungkapkan, hingga saat ini, gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang menjadi lokasi sekolah rakyat, belum dilengkapi dengan fasilitas penting seperti kasur, meja, dan sarana pendukung lainnya.
BPMP saat ini hanya menyediakan gedung kosong, sementara pemenuhan fasilitas sepenuhnya masih menunggu progres dari pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Kita sangat menyayangkan kalau sampai program ini ditarik atau dipindahkan dari Samarinda. Ini program pemerintah pusat yang menjadi perintah langsung dari Presiden dan harus segera berjalan. Pemprov Kaltim harus serius mempersiapkan segala kebutuhan yang dipersyaratkan,” tegas Darlis, Jum’at (11/7/2025).
Ia menekankan bahwa terpilihnya Samarinda sebagai salah satu kota penyelenggara sekolah rakyat adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan.
Pasalnya, daerah-daerah lain di Indonesia juga berlomba-lomba ingin mendapatkan program serupa karena sekolah rakyat ini sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Sayang sekali kalau kita sampai kalah siap dengan daerah lain, padahal ini gratis. Kalau gagal terlaksana di Samarinda, yang rugi kita sendiri. Tidak perlu lagi memikirkan biaya, pembinaannya pun langsung dari pusat. Ini yang harusnya jadi perhatian serius Pemprov,” ujar Darlis.
Terkait renovasi fasilitas gedung, ia juga menyoroti lambannya proses pekerjaan. Vendor yang ditunjuk baru akan mulai bekerja minggu depan, sementara waktu pelaksanaan sekolah rakyat sudah sangat dekat.
“Itulah yang kami sayangkan. Persiapan seperti ini seharusnya bisa lebih cepat, apalagi kita tahu daerah lain juga ingin mendapatkan program serupa. Masa kita yang sudah ditunjuk malah tidak siap,” katanya.
Darlis menegaskan, pelaksanaan program sekolah rakyat tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi saja. Seluruh perangkat daerah, terutama Dinas Sosial Kaltim, diminta untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama demi memastikan kelancaran pelaksanaan program yang dijadwalkan mulai berjalan pada 14 Juli mendatang.
“Ini bukan hanya tugas Dinsos, tapi semua pihak harus terlibat. Kita minta betul-betul dieksekusi segera. Waktu sudah sangat mepet,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam rapat evaluasi yang dijadwalkan besok, DPRD akan meminta Dinas Sosial beserta seluruh jajaran terkait hadir untuk memaparkan kesiapan mereka, mulai dari aspek sarana prasarana hingga kesiapan teknis pelaksanaan sekolah rakyat tersebut.
“Besok akan kita evaluasi semua. Kita ingin tahu sejauh mana kesiapan yang sudah dilakukan, jangan sampai nanti tanggal 14 tiba tapi fasilitas dasar belum terpenuhi,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)