Timesnusantara.com — Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur mendorong keterlibatan lebih aktif Badan Usaha Milik Daerah (Perusda) dalam mengatasi persoalan banjir tahunan yang terus membayangi wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya saat musim hujan dan air pasang bersamaan.
Menurut anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, banjir yang melanda sejumlah wilayah Kukar kerap dipicu oleh tingginya curah hujan di daerah hulu, seperti Kutai Barat (Kubar), serta naiknya pasang air laut di hilir.
Hal ini menghambat aliran air, terutama karena kondisi Sungai Mahakam yang mengalami pendangkalan signifikan akibat sedimentasi.
“Dalam setahun, sedimentasi di Sungai Mahakam bisa mencapai 5 sampai 7 sentimeter. Puluhan tahun kita tidak melakukan pengerukan. Maka saat air laut pasang dan hujan tinggi di hulu, air lambat turun, menyebabkan banjir,” ujarnya, Sabtu (12/7/2025).
Ia mengungkapkan bahwa Komisi II telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Perusda untuk mendorong percepatan pengerukan, mengingat kewenangan pengelolaan sungai utama berada di tangan pemerintah pusat.
“Kalau nunggu pusat, prosesnya lama. Karena itu kita harap pusat bisa menggaet Perusda agar pengerukan bisa dilakukan berkala dan responsif,” jelas Guntur.
Ia juga menegaskan bahwa upaya pengerukan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek ekologis, terutama habitat satwa endemik seperti pesut Mahakam yang kerap ditemukan di Danau Semayang.
“Kita tidak ingin pengerukan malah merusak habitat pesut yang merupakan ikon Kaltim. Makanya harus ada kajian mendalam agar tidak mengganggu ekosistem, terutama di wilayah seperti Danau Semayang yang menjadi rumah mereka,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Danau Semayang bukanlah embung buatan melainkan danau alami ciptaan Tuhan yang selama ini berperan penting bagi kehidupan masyarakat sekitar, termasuk dalam menampung air dari hulu.
“Danau Semayang itu untuk kehidupan, bukan sekadar penampungan banjir. Jadi semua kebijakan harus melihat keseimbangan antara solusi teknis dan kelestarian lingkungan,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah menyusun perencanaan jangka panjang dalam penanganan banjir dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Kaltim. (Adv/dprdkaltim)