Timesnusantara.com — Samarinda. Proyek terowongan di Samarinda kembali menjadi sorotan setelah Komisi III DPRD Kota Samarinda melakukan inspeksi langsung ke lokasi pada Senin kemarin (14/7/2025). Kunjungan itu menyusul kejadian longsor yang terjadi di sisi inlet beberapa waktu lalu.
Rombongan DPRD dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar. Mereka diterima oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, termasuk sejumlah kepala bidang terkait.
“Pagi ini kami memang menjadwalkan kunjungan resmi sebagai bagian dari kunjungan kerja ke proyek terowongan, baik dari sisi inlet maupun outlet,” ujar Deni.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD meminta penjelasan teknis menyeluruh, terutama terkait titik longsor yang muncul di area inlet. Deni menyebut bahwa berdasarkan pemaparan teknis, diketahui adanya kelemahan pada aspek perencanaan awal proyek.
“Kami melihat adanya kealpaan dari pihak kontraktor. Kami tidak menyalahkan Pemerintah Kota, namun kami ingin memberikan koreksi dan masukan kepada pihak kontraktor pelaksana, khususnya dalam perencanaan,” tambahnya.
DPRD menyoroti bahwa dalam dokumen perencanaan awal, tidak ditemukan kajian geoteknik maupun identifikasi risiko longsor di titik-titik rawan.
Akibatnya, longsor terjadi tanpa bisa diprediksi lebih dulu. Hal ini dianggap sebagai kelalaian serius yang bisa berdampak pada keselamatan proyek dan masyarakat.
Deni mengungkapkan, pihaknya telah meminta agar konsultan perencana dihadirkan dalam pertemuan lanjutan pekan depan. Tujuannya agar seluruh aspek teknis bisa dievaluasi secara menyeluruh dan akurat.
Selain itu, DPRD juga meminta perhatian serius terhadap penggunaan anggaran. Proyek ini diketahui menyedot anggaran besar, termasuk usulan tambahan dalam APBD Perubahan sebesar Rp39 miliar untuk penanganan longsor.
“Kami tidak ingin setelah penambahan Rp39 miliar ini, masih muncul kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya,” tegas Deni.
Dari hasil kunjungan lapangan, Komisi III juga mencatat kondisi fisik di sisi outlet. Meski progres pekerjaan diklaim sudah mencapai 98 persen, mereka menemukan bahwa sistem ventilasi belum lengkap. Saat ini baru dua blower yang terpasang, padahal sesuai perencanaan seharusnya ada enam unit.
Bahkan, kebutuhan blower kini bertambah menjadi sepuluh unit karena panjang terowongan juga bertambah sejauh 72 meter.
Hal lain yang menjadi perhatian serius adalah desain lereng tebing di sisi inlet. Menurut Deni, kemiringan tebing yang nyaris vertikal menjadi faktor utama penyebab longsor.
“Ke depan, desainnya akan diubah agar lebih landai demi faktor keamanan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun ada penanganan pada beberapa titik rawan longsor di sisi atas terowongan, kejadian awal tetap menjadi catatan penting. Deni menilai hal ini sebagai bukti bahwa perencanaan sebelumnya kurang memperhitungkan faktor risiko secara matang.
DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek strategis ini, mulai dari pengawasan teknis, pengelolaan anggaran, hingga aspek keselamatan. Harapannya, pembangunan terowongan dapat selesai tanpa meninggalkan persoalan baru di kemudian hari. (Adv/dprdsamarinda)
