Timesnusantara.com — Samarinda. DPRD Kota Samarinda melalui Komisi I mulai menggelar pembahasan intensif terhadap anggaran perubahan tahun 2025, sekaligus merancang arah kebijakan fiskal dalam penyusunan APBD murni 2026.
Ketua Komisi I, Samri Shaputra, SH, memimpin langsung agenda tersebut dengan meminta seluruh mitra kerja memaparkan perkembangan pelaksanaan program, kendala lapangan, dan rancangan kebutuhan anggaran ke depan.
Salah satu perhatian utama Samri tertuju pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda. Ia menyoroti belum optimalnya penyerapan anggaran di instansi tersebut, yang hingga pertengahan tahun 2025 baru berada di kisaran 50 persen.
“Anggarannya memang tidak terlalu besar, tapi realisasinya juga belum signifikan,” ujar Samri, Jum’at (18/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa tahun sebelumnya Diskominfo mengelola anggaran sekitar Rp41 miliar. Namun, terjadi efisiensi lebih dari Rp1 miliar dan pada tahun anggaran 2026, dinas tersebut justru mengajukan usulan penurunan menjadi Rp39 miliar.
“Pengajuan penurunan itu mereka sesuaikan dengan kebutuhan riil. Tidak ada pemaksaan,” ungkap Samri.
Dalam forum yang sama, Samri juga melakukan perbandingan dengan dinas-dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang secara fungsi memang membutuhkan anggaran besar untuk pekerjaan fisik dan pengadaan sarana.
Sementara itu, anggaran Disdukcapil yang disebut hanya sekitar Rp21 miliar, lebih difokuskan pada peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan seperti penyediaan blangko dan sarana pelayanan.
Terkait rincian penggunaan anggaran Diskominfo, Samri menyebut sebagian besar diarahkan untuk penguatan sistem keamanan data dan infrastruktur digital.
“Pengadaan alat pendeteksi ancaman siber, sistem antisadap, dan perangkat keamanan data menjadi fokus utama mereka,” jelasnya.
Di luar itu, porsi anggaran juga digunakan untuk belanja pegawai dan operasional harian, yang disebutnya masih relatif sama seperti tahun sebelumnya.
Mengenai rendahnya realisasi anggaran, Samri menyampaikan bahwa hal tersebut sebagian disebabkan oleh persoalan administrasi, terutama terkait proses penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
“Masih banyak kegiatan yang sudah berjalan di lapangan tapi pelaporan administrasinya belum selesai. Makanya serapan kelihatan rendah,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini bukan semata karena keterlambatan pelaksanaan program, melainkan lebih pada lambannya proses administrasi penyelesaian laporan.
“Sudah tiga tahun jalan, tapi ada SPJ yang belum final,” tegasnya. (Adv/dprdsamarinda)