Timesnusantara.com — Samarinda. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, kembali menyoroti lemahnya budaya literasi di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Samarinda dalam rangka evaluasi program dan pengajuan anggaran perubahan tahun 2025 pada Jumat (18/7/2025).
Sri menyampaikan keprihatinannya terhadap masih rendahnya minat baca masyarakat, yang dinilainya menjadi masalah serius namun belum mendapat perhatian memadai. Ia bahkan mengungkapkan bahwa keberadaan pojok baca di ruang publik hingga kini belum direalisasikan secara maksimal.
“Minat baca masih sangat minim. Padahal literasi adalah akar dari kemajuan. Bahkan pojok baca pun belum juga tampak wujudnya,” tegasnya.
Tak hanya itu, Sri menekankan pentingnya kebijakan yang mengikat dan mendorong kolaborasi lintas sektor. Ia mendorong agar Pemerintah Kota segera menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut berkontribusi dalam upaya pengembangan literasi masyarakat.
“Pemerintah daerah harus tampil sebagai pelopor. Kalau ada Perda atau Perwali, maka seluruh OPD bisa memiliki tanggung jawab yang lebih jelas terhadap penguatan literasi,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sri juga mengkritisi belum optimalnya pengelolaan arsip serta keterbatasan fasilitas depo penyimpanan. Ia menilai kondisi ini kerap menyulitkan saat pencarian dokumen penting dan berdampak pada efektivitas kinerja instansi.
“Arsip masih semrawut, susah ditemukan ketika dibutuhkan. Ini jelas menghambat alur kerja,” ucapnya.
Walaupun DPRD dan Dinas Perpustakaan telah mengalokasikan anggaran melalui komisi, ia mengungkapkan sejumlah program mengalami hambatan akibat efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang menyebabkan beberapa rencana kegiatan tidak dapat direalisasikan.
“Dana sudah tersedia, tapi proses di atas membuat pelaksanaan di lapangan tidak maksimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sri menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam membangun budaya membaca yang kuat. Menurutnya, keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) perlu diperluas, meskipun tidak semua warga memiliki kesadaran akan pentingnya peran perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. TBM itu vital, tapi kita juga harus edukasi masyarakat soal manfaatnya,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bijak memanfaatkan platform digital sebagai sarana literasi yang lebih fleksibel. Menurutnya, aktivitas membaca tidak selalu harus dalam bentuk buku fisik, tetapi juga bisa melalui media sosial jika diarahkan untuk peningkatan kualitas diri.
“Kalau kita bisa memilih bacaan yang bermanfaat di media sosial seperti Instagram atau Facebook, itu bisa menjadi literasi yang membangun,” jelas Sri.
Ia mendorong agar fasilitas perpustakaan, termasuk layanan e-book, terus ditingkatkan, serta mengusulkan agar ruang sidang DPRD bisa dimanfaatkan sebagai lokasi penyelenggaraan program literasi atau diskusi terbuka untuk publik.
“Ruang sidang bisa difungsikan untuk sosialisasi atau kegiatan literasi. Jangan hanya untuk rapat formal,” sarannya.
Lebih lanjut, Sri mengingatkan kembali bahwa pembangunan sumber daya manusia tak bisa dilepaskan dari penguatan literasi. Ia menilai literasi adalah dasar dari kemajuan bangsa dan tidak boleh dipinggirkan dari prioritas pembangunan.
“Kalau kita ingin mencetak generasi berkualitas seperti visi pemerintah, maka literasi harus jadi pondasi utama, bukan pelengkap,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda)