Timesnusantara.com — Samarinda. Mahalnya harga seragam dan perlengkapan sekolah di Samarinda kembali memicu perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kota. Dalam forum rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Senin (21/7/2025), isu ini menjadi sorotan utama.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan keresahan banyak wali murid terkait biaya tinggi yang harus dikeluarkan menjelang tahun ajaran baru.
Ia menilai perlu adanya langkah taktis berupa standarisasi harga sebagai solusi jangka pendek untuk meredam beban ekonomi masyarakat.
“Fakta di lapangan menunjukkan banyak koperasi sekolah menjual seragam dengan harga yang tidak wajar. Dengan adanya penetapan standar harga, koperasi bisa menyesuaikan harga dengan realita pasar, sehingga tidak lagi memberatkan orang tua murid,” ujar Novan.
Novan menyampaikan bahwa Komisi IV telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah toko dan koperasi sekolah. Hasilnya, ditemukan disparitas harga yang cukup tinggi, terutama untuk item seperti atasan, celana, dan rok panjang yang dijual dengan variasi harga tergantung bahan.
Tak hanya mahalnya harga seragam, Novan juga menyoroti sejumlah pembebanan lain yang dirasa tidak relevan, seperti biaya tes IQ dan asuransi siswa.
Ia menyebut, beban tersebut seharusnya tidak diwajibkan dalam sistem pendidikan dasar dan menengah.
“Hal-hal seperti tes IQ maupun asuransi itu sifatnya bukan keharusan. Kalau dijadikan syarat, ini perlu dikaji ulang. Jangan sampai ada pemaksaan yang justru menyulitkan orang tua siswa,” tegasnya.
Ia menambahkan, lonjakan keluhan dari masyarakat tahun ini berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang belum stabil. Inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok turut memperparah situasi, mendorong DPRD untuk mencari jalan keluar yang lebih struktural.
Sebagai upaya jangka menengah, Komisi IV juga mendorong Pemerintah Kota agar mulai merancang skema subsidi pada APBD 2026. Fokus bantuan ditujukan pada jenis seragam yang tidak terakomodasi dalam program seragam gratis Provinsi, seperti pakaian batik sekolah dan seragam olahraga.
“Kami menilai sudah saatnya Pemkot hadir memberi solusi. Setidaknya subsidi bisa diberikan untuk seragam batik dan olahraga yang saat ini masih menjadi kewajiban siswa, tapi belum tersentuh bantuan,” pungkas Novan. (Advdprdsamarinda)