Timesnusantara.com — Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda yang dinilai cukup optimal meski hanya didukung anggaran terbatas. Dalam rapat kerja bersama BPBD, Deni mengungkapkan bahwa hingga triwulan kedua tahun 2025, serapan anggaran lembaga tersebut sudah mencapai sekitar 67 persen.
“Dari postur anggaran sekitar Rp14 miliar, hampir 50 persennya habis untuk belanja rutin seperti gaji dan tunjangan pegawai. Sisanya, sekitar Rp6 miliar digunakan untuk berbagai kegiatan penanggulangan bencana,” ungkap Deni, Rabu (23/7/2025).
DPRD juga mencatat, BPBD tetap aktif melaksanakan kegiatan strategis seperti penyuluhan kebencanaan, penanganan bencana saat kejadian, hingga upaya pemulihan pascabencana. Meski bekerja dengan anggaran yang tidak besar, BPBD dinilai menunjukkan kinerja yang patut diapresiasi.
Mengacu pada peristiwa banjir besar yang terjadi dua kali pada Mei lalu dan menyebabkan status tanggap darurat di Kota Samarinda, Deni menekankan pentingnya penataan anggaran yang komprehensif dan berbasis pada potensi risiko wilayah.
“Kita tidak menginginkan bencana terjadi. Tapi pengalaman banjir lalu seharusnya menjadi cermin bahwa kesiapsiagaan itu mutlak dibutuhkan,” jelasnya.
Deni juga menyebutkan pentingnya keterlibatan aktif BPBD di tingkat kecamatan. Ia menilai pendekatan terdekat dengan masyarakat akan memperkuat kemampuan respons cepat saat bencana datang.
Salah satu bentuk dukungan konkret yang diupayakan melalui perubahan anggaran mendatang adalah rencana pengadaan dua unit ekskavator. Alat berat ini disiapkan untuk membantu penanganan cepat saat terjadi longsor yang kerap mengancam sejumlah titik rawan di Samarinda.
“Kita dorong supaya ini bisa segera terealisasi tahun ini, karena Samarinda tidak hanya rawan banjir, tapi juga longsor,” ujarnya.
Deni juga menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak bisa dibebankan hanya kepada BPBD. Ia mendorong agar seluruh elemen kota, baik pemerintah, swasta, komunitas, media, hingga akademisi, bersinergi melalui pendekatan pentahelix dalam menciptakan kesiapsiagaan menyeluruh.
“Bencana itu urusan bersama. Semua pihak harus ambil bagian untuk menjaga dan menanggulangi ketika musibah datang,” tegasnya. (Adv/dprdsamarinda)