Timesnusantara.com — Samarinda. Gagasan Pemerintah Kota Samarinda untuk mewujudkan program Zero Tambang pada 2026 mendapat sorotan positif dari DPRD setempat. Salah satu dukungan datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, yang menilai inisiatif ini penting demi keberlanjutan lingkungan kota.
Ia menyebut bahwa program penghapusan aktivitas pertambangan telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun terakhir, dan para pelaku usaha tambang harus mulai melakukan adaptasi terhadap kebijakan tersebut.
“Ini kan sudah disosialisasikan pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Pihak tambang yang masih beroperasi harus mulai berbenah,” kata Ronald, Kamis (7/8/2025).
Menurutnya, kondisi geografis Samarinda yang rentan terhadap bencana hidrologis menjadi alasan kuat untuk mendukung kebijakan tersebut. Lahan bekas tambang sebaiknya dimanfaatkan sebagai kawasan resapan air guna mengurangi risiko banjir.
“Saya mendukung program Zero Tambang untuk mengurangi risiko banjir. Lahan bekas tambang seharusnya jadi area serapan air,” ujarnya.
Meski demikian, Ronald menekankan perlunya kehati-hatian dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan masa berlaku izin tambang yang dimiliki beberapa perusahaan. Salah satu contoh, kata dia, adalah PT Bukit Baiduri Energi (BBE) yang izinnya masih aktif hingga 2035, sedangkan Pemkot menargetkan nol tambang pada 2026.
Ia menyarankan agar hal tersebut diselesaikan melalui pendekatan regulatif dan komunikasi antarlembaga secara proporsional, untuk menghindari potensi benturan kebijakan.
Mengenai potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca penghentian tambang, Ronald mengatakan pemerintah kota sudah menyiapkan sejumlah opsi sebagai alternatif pendongkrak PAD, terutama dari sektor jasa dan perpajakan.
“PAD dari sektor pajak dan jasa sudah ditangani Pak Wali Kota, itu ada dari segi pajak dan jasa,” tuturnya.
Ronald juga mendorong pemanfaatan bekas wilayah tambang untuk kepentingan ekonomi produktif agar bisa menopang stabilitas fiskal daerah tanpa ketergantungan terhadap industri ekstraktif.
Ia berharap arah pembangunan kota tetap terjaga meskipun sektor tambang tidak lagi menjadi andalan utama.
“Mudah-mudahan sektor lain tetap bisa menjaga pendapatan daerah,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim)