Timesnusantara.com — Samarinda. Proses sinkronisasi antara DPRD Kota Samarinda dan Pemerintah Kota terkait Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026 belum mencapai kata sepakat.
Pembahasan yang dimulai sejak beberapa waktu lalu masih terus berjalan, dengan sejumlah catatan yang memerlukan penyelarasan lebih lanjut.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengakui bahwa forum internal Badan Anggaran (Banggar) masih membahas detail rancangan KUA-PPAS.
Ia menegaskan, pembahasan belum bisa dikatakan final karena masih ada poin yang harus dikonsultasikan dengan eksekutif.
“Bahasan internal di Banggar DPRD Kota Samarinda ya kita masih bahas sekitar masalah KUA-PPAS 2026. Jadi memang belum final, karena masih ada beberapa poin yang harus kita sinkronkan dan masih terus kita diskusikan. Jadi ya prosesnya memang masih berjalan,” jelasnya, Jumat (8/8/2025) di Kantor DPRD Samarinda.
Helmi memilih untuk tidak membeberkan nominal anggaran yang menjadi bahan diskusi.
Menurutnya, angka pasti lebih baik disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda guna menghindari perbedaan informasi di masyarakat.
“Kalau ditanya angka pastinya ya jangan saya dulu yang jawab, nanti salah-salah ngomong. Lebih enak nanti langsung ditanyakan ke pihak pemerintah, ke Pak Wali Kota langsung,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi intensif dengan pihak eksekutif tetap terjaga. Hal ini dilakukan agar rencana anggaran yang sedang dibahas dapat sejalan dengan prioritas pembangunan kota, sekaligus memastikan realisasi program di tahun mendatang bisa berjalan optimal.
“Jadi sementara kita tunggu saja prosesnya sampai tuntas, yang jelas komunikasi dengan pihak eksekutif terus kita jaga agar semua bisa sinkron dan berjalan sesuai rencana,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda)