Timesnusantara.com – KUKAR. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menetapkan sejumlah target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Dokumen ini diproyeksikan menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan dengan fokus pada ekonomi, kesejahteraan, dan lingkungan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyebutkan RPJMD tidak hanya berisi rencana jangka panjang, tetapi juga indikator terukur yang akan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah.
“Semua harus terukur dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegasnya usai melaksanakan Musrenbang RPJMD, di Bapedda Kukar pada Selasa (16/9/2025).
Salah satu indikator utama adalah pertumbuhan ekonomi. Pemkab Kukar menargetkan laju pertumbuhan meningkat dari 5,6 persen pada 2025 menjadi 7,7 persen pada 2030.
Aulia menilai capaian ini realistis dengan memperkuat sektor pangan, pariwisata, dan industri hijau.
Tak hanya itu, penurunan angka kemiskinan juga menjadi prioritas. Pemerintah berkomitmen menurunkannya dari 6,9 persen menjadi 4,8 persen dalam kurun lima tahun.
Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Di bidang lingkungan, Kukar memasang target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) cukup signifikan.
Dari angka 17,59 persen, pemerintah ingin menurunkan hingga 53,45 persen pada 2030. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen menjaga keberlanjutan pembangunan sejalan dengan agenda nasional dan global.
Target-target tersebut sejalan dengan visi besar kepemimpinan Aulia bersama Wakil Bupati Rendi Solihin, yakni Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata, dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Visi ini dirinci ke dalam tiga pokok diantaranya Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Selain itu, lima misi utama juga disusun untuk menopang pencapaian target. Antara lain menghadirkan layanan dasar terbaik, mendorong hilirisasi sektor pertanian dan ekonomi kreatif, memperkuat tata kelola pemerintahan, mengembangkan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, serta mewujudkan pembangunan kewilayahan yang berkeadilan.
Aulia menambahkan, 17 program dedikasi yang pernah ditawarkan saat Pilkada lalu tetap menjadi pijakan. Program-program itu disebut sudah sinkron dengan arah kebijakan RPJMD.
“Yang terpenting, masyarakat merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.
Dengan penyusunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, Pemkab Kukar berharap RPJMD tidak hanya menjadi dokumen formal.
“Ketika RPJMD ini disahkan DPRD dan diterapkan, maka ia akan menjadi ‘kitab suci’ pembangunan Kukar lima tahun ke depan,” pungkas Aulia.