Timesnusantara.com Samarinda — Program Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan setelah muncul laporan bahwa sejumlah mahasiswa penerima manfaat masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup selama masa studi.
Meskipun Gratispol telah menanggung biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), kebutuhan dasar seperti makan, transportasi, dan tempat tinggal masih menjadi beban berat, terutama bagi mahasiswa yang harus menetap di Samarinda atau Balikpapan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengakui bahwa keluhan paling banyak datang dari mahasiswa luar daerah yang harus mencari hunian terjangkau di kota-kota besar.
“Kami melihat tidak sedikit mahasiswa masih menghadapi beban biaya hidup meskipun sudah menerima bantuan melalui program Gratispol,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Seno mencontohkan situasi mahasiswa asal Kutai Barat yang kerap kesulitan menemukan tempat tinggal dengan harga sesuai kemampuan. Padahal, sejumlah kabupaten sebenarnya memiliki asrama mahasiswa di Samarinda, namun belum dikelola secara optimal.
“Banyak kabupaten yang sebenarnya memiliki asrama di Samarinda, tetapi pemanfaatannya untuk mahasiswa masih belum maksimal,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Gratispol tidak bisa berdiri sendiri. Peran pemerintah kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk menutup celah kebutuhan mahasiswa yang tidak tercakup dalam pembiayaan UKT.
“Gratispol telah menanggung UKT, namun pemerintah daerah juga perlu bergerak agar kebutuhan hidup mahasiswa dapat terpenuhi,” tegas Seno.
Untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov Kaltim berencana menyusun pola kerja sama baru dengan pemerintah daerah. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat implementasi Gratispol, sehingga tidak hanya memberikan bantuan formal, tetapi juga menjamin keberlanjutan mahasiswa selama menempuh pendidikan.
Editor : RF
Penulis : Dani