Timesnusantara.com Samarinda — DPRD Kota Samarinda melalui Komisi IV mendorong pemerintah daerah agar lebih serius dalam mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya ini dinilai strategis untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperluas kesempatan kerja di masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyampaikan bahwa kebijakan anggaran daerah seharusnya diarahkan pada sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dalam hal ini, UMKM dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.
“Jika ingin menurunkan angka pengangguran, maka alokasi anggaran harus difokuskan pada sektor yang mampu membuka peluang kerja. UMKM punya potensi besar untuk itu,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Ia menilai, selama ini dukungan terhadap UMKM belum sepenuhnya terarah dan masih kurang terlihat secara konkret. Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi serta komitmen pemerintah dalam mengalokasikan anggaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan pelaku usaha kecil.
Selain itu, Anhar juga menyoroti dominasi pembangunan infrastruktur dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, meskipun pembangunan fisik penting, dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja cenderung bersifat sementara.
“Infrastruktur memang penting, tetapi penyerapan tenaga kerjanya biasanya hanya berlangsung selama proyek berjalan. Setelah selesai, jumlah tenaga kerja kembali berkurang,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik, tetapi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Sektor padat modal seperti pertambangan, menurutnya, tidak banyak berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja.
Sebagai solusi, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan penggunaan produk lokal dalam setiap program yang didanai APBD. Langkah ini diyakini dapat meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat masyarakat.
“Jika produk lokal digunakan dalam setiap kegiatan pemerintah, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha di daerah,” katanya.
Melalui kebijakan tersebut, DPRD berharap pemanfaatan anggaran daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi kerakyatan dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Samarinda.
Editor : RF
Sumber : N