Timesnusantara.com – SAMARINDA – Program pengentasan kemiskinan tidak bisa dijalankan sekadar formalitas. Agar benar-benar berdampak, seluruh skema bantuan sosial pemerintah wajib diarahkan secara presisi kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti bahwa kunci utama keberhasilan program terletak pada validitas dan akurasi data penerima manfaat. Menurutnya, data yang keliru akan membuat bantuan meleset dari target, sehingga tujuan mengangkat derajat warga kurang mampu menjadi tidak tercapai.
“Kita sering dengar keluhan bantuan tidak sampai ke yang berhak. Ini terjadi karena basis datanya belum rapi. Program bantuan sosial harus menyentuh warga yang betul-betul membutuhkan, bukan yang hanya tercatat di atas kertas,” tegas Abdul Rohim.
Ia menjelaskan, ketepatan sasaran tidak hanya soal keadilan, tetapi juga menyangkut efektivitas anggaran. Ketika bantuan diterima kelompok yang tepat, dampaknya akan langsung terasa pada perbaikan ekonomi keluarga, peningkatan gizi, hingga akses pendidikan anak.
Karena itu, Abdul Rohim mendorong Pemkot Samarinda untuk melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh program sosial yang berjalan. Verifikasi dan pemutakhiran data penerima harus dilakukan secara rutin dengan melibatkan RT, kelurahan, serta lembaga pendataan independen agar hasilnya obyektif.
Selain itu, ia meminta agar ada indikator capaian yang jelas pada setiap program. Dengan begitu, pemerintah bisa mengukur apakah intervensi yang dilakukan berhasil menurunkan angka kemiskinan atau hanya sekadar menyalurkan bantuan.
“Jangan sampai program jalan terus tapi kemiskinan tetap stagnan. Harus ada tolok ukur dan pengawasan ketat dari hulu ke hilir,” tutupnya.
DPRD Kota Samarinda berkomitmen mengawal penggunaan APBD untuk program kemiskinan agar lebih transparan, akuntabel, dan memberi manfaat maksimal bagi warga.
Editor : RF
Sumber : A