Timesnusantara.com – Samarinda — Rencana penataan distribusi Biosolar bersubsidi di Kota Samarinda memasuki babak baru setelah mendapat penolakan keras dari para sopir truk dan sopir angkutan yang tergabung dalam berbagai paguyuban. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru dan keresahan di kalangan masyarakat kecil.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Aris Mulyanata, menilai tujuan pemerintah untuk menata dan memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dapat dipahami dan didukung. Namun, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi riil para sopir yang menggantungkan pendapatan dan hidup keluarganya dari aktivitas angkutan.
“Niat pemerintah untuk menertibkan agar Biosolar tepat sasaran itu bagus, kita dukung. Tapi jangan sampai penataan ini justru menyulitkan sopir. Mereka ini cari makan di jalan, kalau beli solar dipersulit, pendapatan mereka yang terpotong,” ujar Aris Mulyanata.
Menurut politisi yang membidangi pemerintahan tersebut, kebijakan yang berkaitan langsung dengan mata pencaharian dan hajat hidup masyarakat banyak perlu disusun melalui komunikasi, sosialisasi, dan dialog yang intens dengan kelompok yang terdampak langsung, bukan diputuskan sepihak.
“Ajak bicara dulu sopir-sopirnya, paguyubannya, Organdanya. Dengar keluhan mereka. Jangan main terbitkan aturan saja. Kebijakan yang baik itu yang dibuat bersama masyarakat, bukan yang membuat masyarakat menolak,” tegasnya.
DPRD juga meminta pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan dan instansi terkait menjelaskan mekanisme kupon, barcode, dan pembatasan pembelian Biosolar secara terbuka, transparan, dan seragam agar masyarakat tidak memperoleh informasi yang simpang siur dan berbeda-beda di lapangan.
“Sampai sekarang informasi di bawah masih simpang siur. Ada yang bilang pakai kupon, ada yang bilang dibatasi 100 liter. Ini yang bikin sopir bingung. Pemerintah harus jelaskan secara resmi dan terbuka mekanismenya seperti apa,” tambahnya.
Aris menilai penataan subsidi memang penting dan mendesak agar BBM bersubsidi tidak dinikmati oleh industri besar dan kendaraan mewah, serta benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak. Namun, jangan sampai proses penataan tersebut justru membuat biaya operasional angkutan meningkat, harga barang naik, dan berujung pada inflasi.
“Tujuan subsidi itu untuk melindungi ekonomi rakyat kecil. Kalau penataannya malah bikin biaya operasional naik, harga sembako naik, ya itu kontraproduktif. Pengendalian subsidi dan keberlangsungan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan,” ujarnya.
DPRD akan mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan uji coba terlebih dahulu terhadap mekanisme yang disiapkan sebelum penerapannya diberlakukan secara menyeluruh di seluruh SPBU di Kota Samarinda, serta membuka posko pengaduan bagi para sopir yang mengalami kesulitan.
Editor: RF
Sumber: A