Timesnusantara.com – Samarinda — Ancaman genangan dan banjir akibat pasang Sungai Mahakam yang kerap terjadi menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Salah satu gagasan dan solusi teknis yang didorong dewan adalah pembangunan pintu air (flood gate) pada lokasi-lokasi strategis yang menjadi titik rawan banjir.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Mohammad Yusrul Hana, S.E., M.M, menilai sistem pengendalian banjir di Kota Samarinda harus memperhitungkan dan mengantisipasi kondisi ketika air Sungai Mahakam mengalami pasang tinggi.
“Banjir di Samarinda ini tidak hanya soal hujan di hulu. Ketika Mahakam pasang, air dari Karang Mumus dan drainase kota tidak bisa mengalir keluar, malah balik masuk ke pemukiman. Ini yang harus kita atasi,” ujar Yusrul Hana.
Situasi pasang Mahakam tersebut dapat menghambat aliran Sungai Karang Mumus (SKM), Sungai Karang Asam Kecil, Sungai Karang Asam Besar, dan saluran drainase lainnya, sehingga air meluap dan menggenangi kawasan pemukiman warga meskipun hujan tidak terlalu deras.
Menurut politisi PAN tersebut, infrastruktur pengendali air seperti pintu air, pompa, dan tanggul perlu ditempatkan berdasarkan kajian teknis yang matang, data hidrologi, dan kondisi topografi kawasan, bukan asal bangun.
“Pembangunan pintu air harus berdasarkan kajian teknis. Di titik mana yang paling rawan pasang balik, di situ kita bangun. Jangan asal. Harus terkoneksi dengan sistem drainase dan polder yang sudah ada,” tegasnya.
Pembangunan pintu air diharapkan dapat menjadi salah satu bagian penting dari sistem pengendalian banjir yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan modern di Kota Samarinda, yang bekerja otomatis saat air pasang naik.
“Pintu air ini fungsinya untuk menahan air pasang Mahakam agar tidak masuk ke kota, sementara air dari dalam kota dipompa keluar atau ditampung dulu di kolam retensi. Ini sistem yang sudah berhasil di kota-kota lain,” tambahnya.
DPRD juga mendorong pemerintah kota tidak hanya fokus pada pembangunan fisik mercusuar, tetapi juga harus memperkuat pemeliharaan rutin drainase, pengerukan sedimentasi sungai, dan optimalisasi fungsi kolam retensi dan polder yang sudah ada.
“Banyak drainase kita yang dangkal karena sampah dan sedimentasi. Kolam retensi juga banyak yang tidak berfungsi optimal karena tidak dipelihara. Penanganan banjir ini butuh sistem yang saling terhubung, bukan hanya satu proyek selesai lalu masalah hilang. Harus sistemik,” pungkasnya.
Editor: RF
Sumber: A