Timesnusantara.com, KUKAR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap menjalankan sejumlah program prioritas bagi masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan pada 2026, meski pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran daerah.
Sekretaris DKP Kukar, Fadly, mengatakan program bantuan kepada kelompok nelayan tetap menjadi salah satu agenda yang dilaksanakan setiap tahun. Bantuan tersebut mencakup berbagai kebutuhan usaha, mulai dari perahu hingga mesin untuk menunjang aktivitas nelayan.
“Secara umum, setiap tahun kami memberikan fasilitasi kepada kelompok-kelompok nelayan dan usaha bersama, seperti bantuan perahu dan mesin,” ujar Fadly Senin (21/9/2026).
Selain sektor perikanan tangkap, DKP Kukar juga memberikan perhatian terhadap pengembangan perikanan budi daya. Fasilitasi diberikan melalui sejumlah program, termasuk bantuan bibit, pakan, serta sarana dan prasarana budi daya seperti keramba.
Menurut Fadly, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi bagian dari program DKP Kukar. Penguatan SDM diarahkan kepada kelompok yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sekaligus mendorong peningkatan status dan kapasitas kelembagaan kelompok.
“Peningkatan SDM masing-masing kelompok di bidang pengolahan dan pemasaran usaha serta peningkatan status kelompok juga menjadi target kami tahun ini,” katanya.
Namun, Fadly mengakui pelaksanaan program pada 2026 menghadapi tantangan akibat efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada volume bantuan yang diberikan, meski sasaran penerima tetap diupayakan tidak berubah.
Ia mencontohkan, apabila sebelumnya satu kelompok dapat memperoleh sekitar 100 kilogram pakan, akibat penyesuaian anggaran jumlah tersebut dapat dikurangi menjadi sekitar 50 kilogram. Kendati demikian, kelompok sasaran tetap diupayakan menerima fasilitasi.
“Memang kendala kami sekarang dari sisi anggaran. Kami mengalami efisiensi dan rasionalisasi. Namun, secara sasaran tetap kami usahakan. Kalau sebelumnya satu kelompok bisa mendapat sekitar 100 kilogram pakan, sekarang volumenya mungkin dikurangi menjadi 50 kilogram, tetapi sasarannya tetap,” jelasnya.
Di sisi lain, DKP Kukar juga tetap menjalankan pengawasan terhadap sumber daya perikanan. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui patroli bersama sejumlah pihak, termasuk kepolisian perairan dan TNI Angkatan Laut.
“Untuk pengawasan sumber daya ikan tetap kami lakukan. Ada patroli bersama teman-teman dari Polairud dan TNI AL. Itu tetap kami rencanakan secara rutin setiap tahun,” ungkap Fadly.
Ia menyebut, salah satu fokus utama DKP Kukar tetap diarahkan untuk mendukung program dedikasi Kukar Idaman, khususnya dalam pemenuhan fasilitasi bagi masyarakat nelayan yang menjadi sasaran program.
Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran setiap tahun. Dengan demikian, jumlah penerima maupun volume bantuan dapat mengalami perubahan sesuai kondisi fiskal daerah.
“Pemenuhannya dilakukan secara bertahap. Tahun ini mungkin berkurang, kemudian tahun depan bisa lebih banyak lagi. Kami menyesuaikannya dengan kondisi anggaran yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan,” katanya.
Fadly berharap bantuan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik oleh kelompok penerima. Menurutnya, keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada fasilitasi pemerintah, tetapi juga pada komitmen masyarakat dalam mengelola bantuan tersebut.
“Harapan kami di tingkat kelompok, bagaimana menyikapinya. Pemerintah daerah sudah memfasilitasi untuk kesejahteraan mereka. Karena itu, bagaimana mereka memanfaatkan dan memelihara aset-aset yang telah dibantu oleh dinas kepada kelompok masyarakat nelayan di Kukar,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sopan Sopian, menyoroti pentingnya proses seleksi penerima bantuan agar program yang dijalankan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Ia menilai, lemahnya proses seleksi di tingkat desa masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, bantuan semestinya diprioritaskan kepada masyarakat yang memang menjadikan sektor perikanan sebagai sumber penghidupan utama.
“Banyak bantuan justru diterima oleh nelayan musiman atau bahkan pedagang. Mereka hanya turun ke sungai saat musim ikan, bukan nelayan yang bekerja secara konsisten,” kata Sopan.
Ia menambahkan, pembudidaya ikan yang telah menjalankan usaha secara berkelanjutan juga perlu menjadi prioritas penerima bantuan.
Dengan seleksi yang lebih tepat, bantuan pemerintah diharapkan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi mampu memberikan dampak terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat perikanan di Kukar. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND