Timesnusantara.com, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan penyaluran cadangan pangan pemerintah bagi petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan. Langkah ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah tetap stabil.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kukar, Ananias, mengatakan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian relatif terkendali. Sebab, sebagian besar petani telah menyelesaikan masa panen sebelum puncak musim kemarau pada Agustus 2026.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah petani yang belum sempat memanen hasil pertaniannya karena kondisi tertentu. Sebagian lahan pertanian tersebut masih berada dalam fase bunting atau menjelang pembentukan bulir padi ketika kekeringan terjadi.
“Secara umum, kondisi ketahanan pangan kita relatif aman karena sebagian besar petani sudah panen. Memang ada yang mengalami gagal panen akibat kekeringan, tetapi jumlahnya tidak sebesar lahan yang sudah berhasil dipanen,” ujarnya.
Ananias menjelaskan, penanganan lahan pertanian yang terdampak kekeringan juga telah dilakukan bersama instansi terkait, termasuk Dinas Pertanian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar.
Sementara itu, Disketapang mulai menginventarisasi petani yang mengalami gagal panen untuk menentukan kebutuhan bantuan pangan.
Pendataan awal telah dilakukan di sejumlah wilayah, di antaranya Kecamatan Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, dan wilayah lainnya. Pemerintah daerah masih melakukan sinkronisasi data untuk memastikan jumlah petani terdampak serta kebutuhan bantuan yang harus disalurkan.
“Kami sedang menginventarisasi petani yang gagal panen. Nantinya, bantuan akan disalurkan berdasarkan jumlah masyarakat yang terdampak dan luas lahan yang mengalami gagal panen,” jelasnya.
Bantuan tersebut direncanakan bersumber dari cadangan pangan pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog. Berdasarkan skema yang disiapkan, setiap jiwa yang terdampak akan memperoleh bantuan beras sebanyak 18 kilogram untuk kebutuhan selama 60 hari.
Jumlah tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan beras sebanyak 300 gram per jiwa per hari. Dengan demikian, total bantuan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah penduduk terdampak berdasarkan hasil pendataan di lapangan.
Ananias menyebutkan, proses koordinasi dengan Bulog terus dilakukan untuk menyinkronkan data penerima dan kebutuhan beras. Pengemasan bantuan juga mulai dipersiapkan agar penyaluran dapat segera dilaksanakan setelah data penerima dipastikan.
Selain bantuan bagi petani yang mengalami gagal panen, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Bantuan tersebut menyasar masyarakat pada kelompok desil 1 hingga desil 4 di 20 kecamatan di Kukar. Setiap penerima memperoleh 30 kilogram beras sesuai dengan program bantuan yang dilaksanakan pemerintah pusat.
Menurut Ananias, upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan pangan pokok tetap terpenuhi di tengah dampak kekeringan.
Di sisi lain, kondisi produksi sejumlah komoditas hortikultura turut menjadi perhatian. Penurunan produksi pada periode tertentu berpotensi memengaruhi harga jual di pasaran. Namun, untuk komoditas beras, ketersediaan pangan di Kukar hingga kini dinilai masih mencukupi.
“Ketersediaan pangan, khususnya beras sebagai pangan utama masyarakat, relatif aman. Karena itu, masyarakat tidak perlu panik. Pemerintah terus melakukan pendataan dan menyiapkan intervensi agar warga yang terdampak kekeringan tetap mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Melalui pendataan dan penyaluran cadangan pangan tersebut, Pemkab Kukar berupaya memastikan dampak kekeringan terhadap petani dapat ditangani secara terukur, sekaligus menjaga stabilitas pasokan beras dan ketahanan pangan daerah. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND