Timesnusantara.com, KUKAR – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik 11 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (23/10/2026).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan sekaligus upaya mengisi sejumlah posisi yang kosong akibat pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Langkah ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan optimal, terutama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pelantikan pejabat merupakan hal yang wajar dalam organisasi pemerintahan. Selain sebagai bentuk penyegaran, pengisian jabatan juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah tetap berjalan.
“Pelantikan ini dilaksanakan agar roda organisasi tetap berjalan dan tidak terganggu, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Aulia berharap para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing. Ia juga mendorong mereka menghadirkan pemikiran serta ide-ide inovatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan di organisasi perangkat daerah (OPD), sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
Menurutnya, setiap pejabat memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai sasaran. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat menjaga target kinerja program Kukar Idaman Terbaik yang menjadi visi pembangunan Kabupaten Kukar periode 2025–2030.
“Kami berharap para pejabat dapat menjaga target kinerja program Kukar Idaman Terbaik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi, menjelaskan bahwa dari 11 pejabat yang dilantik, sembilan di antaranya merupakan pejabat administrator dan dua lainnya pejabat pengawas.
Ia menyebutkan, Pemkab Kukar masih akan melanjutkan proses pengisian jabatan yang belum terisi. Pada November 2026, sejumlah pejabat kembali memasuki masa pensiun sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk menjaga keberlangsungan organisasi pemerintahan.
Selain itu, terdapat 10 jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang masih kosong. Pengisiannya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme manajemen talenta yang ditargetkan dapat berjalan pada tahun ini.
Adapun 11 pejabat yang dilantik, yakni:
- Ersianli, S., M.M., sebagai Sekretaris Dinas Sosial.
- Lucy Yulidasari, M.Psi., sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Nur Nurleli Triwahyuni, S.Kep., M.Kep., sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Haji Muhammad Parikesit.
- Dr. Rianto, Sp.KK., M.Kes., sebagai Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan RSUD Haji Muhammad Parikesit.
- Aspiadi Yuspian Handani, S.Hut., sebagai Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah.
- Rindang Lesmana, A.Kom., sebagai Kepala Bagian Fasilitasi dan Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD.
- Ismail Eendi, S.Sos., M.H., sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM.
- Muhammad Saidar, S., M.M., sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ahmad Supriade, S.Sos., M.M., sebagai Kepala Bidang Anggaran BPKAD.
- Yoga Jati Nugraha, S.Kom., sebagai Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Aset BPKAD.
- Dr. Gigi Haryo Santoso, sebagai Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan Elektromedik Dinas Kesehatan.
“Kami berharap para pejabat yang menerima amanah dapat segera menjalankan tugas secara profesional, memperkuat kinerja perangkat daerah, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan,” tutupnya. (Adv)
Editor : RF
Sumber : AND